
Tulisan ini adalah naskah usulan saya kepada Komisi V DPR RI yang berisi analisis terhadap perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Saya diminta masukannya oleh Komisi V DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR RI pada tanggal 18 November 2026. UULLAJ lahir 17 tahun yang lalu. Saat itu belum ada ojek online, belum ada angkutan berbasis aplikasi, belum ada kendaraan ODOL yang merajalela seperti sekarang, belum ada KUHPidana 2023, dan belum ada konsep Dana Angkutan Umum Massal dan Dana Preservasi Jalan. Hari ini, Indonesia hidup dalam kekacauan transportasi yang disebabkan oleh undang-undang yang sudah usang. Jalan raya menjadi tempat pencabutan jutaan nyawa tidak bersalah.
Delapan juta pengemudi tarnsportasi online bekerja tanpa status hukum yang jelas. Truk ODOL merusak jalan dan membunuh pengguna jalan lain, tapi yang dihukum hanya sopirnya. Angkutan umum mati karena tidak punya dana yang pasti. Pengemudi bus bekerja 14 jam tanpa batas yang tegas, lalu ketika kecelakaan terjadi, kita menyebutnya takdir. Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Indonesia menyambut baik Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU No. 22 Tahun 2009. Namun kami menegaskan satu hal kepada Komisi V DPR RI: jangan hanya mengganti pasal dan menambah sanksi. Ubah filosofinya. Dari undang-undang yang melindungi kendaraan, menjadi undang-undang yang melindungi manusia, pejalan kaki, pengemudi, dan pengguna jalan.
Prinsip kami tetap sama: Salus Populi Suprema Lex Esto; Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi.
1. Transportasi Online: Lindungi, Bukan Hanya Atur
Ini adalah kekosongan hukum paling lama dan paling menyakitkan. UU 22/2009 tidak mengenal ojek online. Peraturan Menteri hanya mengatur taksi online, bukan ojek motor.
Akibatnya, hubungan hukum antara perusahaan aplikasi dan pengemudi disebut “kemitraan”. Padahal faktanya, pengemudi tidak bisa nego tarif, tidak bisa menolak order tanpa kena suspend, dan tidak bisa mengakses algoritma yang menentukan hidupnya. Masih belum adil, perusahaan aplikasi untung triliunan, sementara pengemudi transportasi menanggung semua risiko: kecelakaan, kehilangan barang, motor rusak, bahkan kematian. Bahkan Ketika bekerja hingga tewas karena keletihan mengejar target pendapat. Kondisi belum adil ini harus diperbaiki melalui kebijakan UULLAJ masa depan. Ketika kecelakaan terjadi, jawaban perusahaan selalu sama: itu tanggung jawab mitra?
Lebih mengerikan lagi adalah soal tarif. Banyak tarif dasar yang ditetapkan di bawah BEP, di bawah Break Even Point. Artinya, tarif itu lebih rendah dari biaya yang sebenarnya dikeluarkan pengemudi untuk satu trip: bensin, service, ban, oli, pulsa, penyusutan motor, makan, dan potongan aplikasi 20 sampai 30 persen. Pengemudi kelihatan dapat uang, padahal motornya makin habis dan badannya makin lelah. Walaupun sekarang informasi sudah Perpres No. 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan
Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital (resminya diterbitkan pada Oktober 2026 dideklarasikan Mei 2026).
Karena itu KAWAT mengusulkan:
Pertama, tetapkan dalam RUU bahwa perusahaan aplikasi adalah Penyelenggara Angkutan (Operator Angkutan Umum) bukan sekadar perusahaan teknologi. Jika tidak mau maka harus bekerja sama dengan Operator Angkutan Umum. Pengemudi adalah Pekerja Angkutan Berbasis Aplikasi dengan status hukum khusus.
Kedua, perusahaan aplikasi wajib bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kecelakaan, kehilangan barang, dan kekerasan dalam layanan. Wajib menyediakan asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Ketiga, tarif harus ditetapkan oleh Pemerintah Nasional melalui Menteri bersama atau Gubernur berdasarkan formula yang adil dengan sistem Zona. BEP ditambah margin wajar, ditambah biaya perawatan, ditambah jaminan hari tua. Algoritma tarif wajib diaudit dan diumumkan, Dashboard (Dasbor) aplikator harus bisa diakses oleh pemerintah dan Potongan aplikasi dilarang di atas 15 persen.
Keempat, larang suspend sepihak tanpa peringatan tertulis tiga kali dan hak banding. Wajib ada Serikat Pengemudi di setiap perusahaan aplikasi atau Operator Angkutan Umum.
Kelima, ojek online harus diintegrasikan sebagai feeder angkutan massal, bukan kompetitornya. Harus ada titik jemput yang resmi di stasiun, terminal, dan halte.
2. Angkutan Umum dan Angkutan Massal: Jangan Biarkan Bus Mati
Angkutan umum kita mati karena tiga hal: izin berbelit, tarif tidak menutup biaya, dan kendaraan tua yang tidak pernah di-scrapping. Bangun sistem layanan Subsidi atau Buying The (BTS Service bagi layanan Angkutan Umum Massal.
Pengemudi bus bekerja 14 sampai 16 jam tanpa batas jam kerja yang jelas. Inilah biang kecelakaan maut bus pariwisata dan bus antar kota antar provinsi.
KAWAT mengusulkan perizinan satu pintu, maksimal 14 hari kerja, berbasis kinerja, bukan berbasis lobi. Jam kerja pengemudi dibatasi maksimal 8 jam mengemudi dan 10 jam kerja total, wajib istirahat 30 menit setiap 4 jam. Untuk jarak di atas 500 kilometer, wajib ada dua pengemudi. Pelanggaran jam kerja harus menjadi pidana bagi perusahaan, bukan hanya sopir.
Untuk kendaraan, KAWAT mengusulkan batas usia yang tegas: bus kota maksimal 10 tahun, bus AKAP maksimal 12 tahun, angkot maksimal 12 tahunvdan taksi 7 tahun. Wajib uji emisi dan uji kelaikan setiap 6 bulan atau service berkala. Pemerintah wajib menyediakan insentif scrapping dan peremajaan.
Standar pelayanan juga harus naik: wajib AC, GPS, CCTV, tombol darurat, akses disabilitas, dan jadwal yang dipublikasikan di aplikasi. Tarif angkutan massal harus terjangkau, dengan subsidi dari Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan.
3. Angkutan Barang: Jangan Hanya Hukum Sopir, perluasan tanggung jawab hukum kepada Operator Angkutan Umum, Pemilik Mobil dan Pemilik Barang.
Selama ini yang dihukum hanya sopir. Padahal yang menyuruh muat berlebih adalah pemilik barang dan perusahaan angkutan atau operator angkutan umum. Kondisi penegakan hukum seperti itu, hanya menyasar sopir adalah tidak adil dan tidak efektif membangun keselamatan transportasi.
KAWAT mengusulkan klasifikasi yang tegas antara angkutan barang umum dan angkutan barang khusus, seperti B3, barang berbahaya, barang curah, dan peti kemas. Banyak kejadian kecelakaan lalu lintas karena tidak diaturnya penggunaan jalan raya secara benar. Semua diperlakukan sama di jalan apa pun, ini berbahaya dan sudah terbukti menjadi penyebab kecelakaan di jalan raya.
Pemilik barang wajib membuat Deklarasi Muatan yang jujur (seperti Manifes dalam pelayaran): jenis, berat, dimensi, asal, dan tujuan. Deklarasi palsu adalah pidana. Jika terjadi pelanggaran muatan, tanggung jawab harus berjenjang: pemilik barang 40 persen, perusahaan angkutan 40 persen, pengemudi 20 persen. Jangan hanya sopir.
Wajib ada Surat Muatan Jalan elektronik yang terintegrasi dengan jembatan timbang dan ETLE. Tarif angkutan barang wajib berdasarkan biaya logistik yang wajar. Larang perang tarif di bawah biaya pokok yang memaksa sopir muat berlebih.
4. Kendaraan ODOL: Pembunuh Jalanan yang Harus Dihukum Korporasinya
ODOL adalah pembunuh jalanan. ODOL bukan hanya pelanggaran lalu lintas, tapi kejahatan terhadap keselamatan publik dan perusakan infrastruktur negara.
Satu truk ODOL merusak jalan setara 10.000 mobil pribadi. ODOL menyebabkan rem blong, ban pecah, dan kecelakaan beruntun. Data Kementerian Perhubungan menunjukkan ODOL menyebabkan kerusakan jalan Rp 43 triliun per tahun. Tapi penindakan selama ini hanya tilang sopir Rp 500 ribu, sementara pemilik barang untung miliaran.
KAWAT mengusulkan sanksi yang berjenjang dan berat. Pelanggaran pertama: denda administratif dan muatan diturunkan di tempat. Pelanggaran kedua: kendaraan dikandangkan 30 hari dan denda 3 kali lipat. Pelanggaran ketiga: izin usaha angkutan dicabut dan kendaraan di-scrapping.
Paling penting, pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, dan pemilik barang yang memerintahkan ODOL dapat dipidana penjara 1 sampai 5 tahun jika menyebabkan kecelakaan dan kerusakan jalan. Bengkel atau karoseri yang memodifikasi dimensi kendaraan di luar standar wajib dipidana dan izin operasionalnya dicabut.
RUU harus menetapkan target nasional: Indonesia Bebas ODOL paling lambat 31 Desember 2027, dengan masa transisi yang jelas dan bantuan peremajaan armada untuk pengusaha kecil.
5. Penindakan, Penegakan Hukum, dan Sanksi Pidana: Sinkron dengan KUHP 2023
Sanksi di UU 22/2009 sudah tidak relevan. Denda Rp 250 ribu untuk pelanggaran yang merugikan negara Rp 43 triliun adalah lelucon.
KAWAT mengusulkan sanksi administratif diutamakan: tilang elektronik, pencabutan SIM berbasis poin, denda progresif, pencabutan izin. Jangan semua dipidana.
PPNS Perhubungan harus diberi kewenangan penyidikan penuh di jalan, bukan hanya di kantor. PPNS harus bisa menahan kendaraan ODOL di tempat, bukan hanya menilang. Pidana penjara untuk kecelakaan lalu lintas harus disesuaikan dengan KUHP 2023 dan UU 1/2026. Jangan ada duplikasi dan tumpang tindih. Untuk pelanggaran ringan, utamakan keadilan restoratif dan pendidikan, bukan penjara. Untuk pelanggaran berat seperti ODOL, balap liar, dan mabuk, wajib pidana. Dibutuhkan substansi aturan hukum yang serta struktur hukum yang baik.
6. Penyelenggaraan dan Pembinaan: Akhiri Tumpang Tindih Kewenangan
Kekacauan terbesar LLAJ adalah tumpang tindih kewenangan: Kementerian Perhubungan, Polri, Kementerian PUPR, Pemda, Jasa Raharja, semua merasa berwenang, tapi tidak ada yang bertanggung jawab.
KAWAT mengusulkan pembagian yang jelas: Pusat mengurus kebijakan nasional, standar keselamatan, sistem data nasional, dan jalan nasional. Provinsi mengurus angkutan antar kota dalam provinsi dan jalan provinsi. Kabupaten/kota mengurus angkutan kota, parkir, jalan kota, dan trotoar.
Wajib ada Rapat Koordinasi LLAJ Nasional setiap 6 bulan yang dipimpin Menteri Perhubungan, bersama Polri, PUPR, dan Pemda. Dan wajib ada Satu Data LLAJ: Sistem Data Kecelakaan Nasional yang terintegrasi antara Polri, rumah sakit, Jasa Raharja, dan Kemenhub. Saat ini data kecelakaan beda-beda.
7. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Jangan Hanya Formalitas
Forum LLAJ selama ini hanya formalitas. Rapat setahun sekali, tidak ada keputusan, tidak ada masyarakat sipil.
KAWAT mengusulkan Forum LLAJ Pusat diketuai oleh Menteri Perhubungan, Forum LLAJ Daerah diketuai oleh Kepala Dinas Perhubungan. Keanggotaannya wajib melibatkan Polri, PUPR, Pemda, Organda, organisasi konsumen seperti KAWAT, akademisi, penyandang disabilitas, komunitas pejalan kaki dan pesepeda.
Rekomendasi Forum LLAJ harus mengikat untuk penetapan trayek, tarif, titik rawan kecelakaan, dan rencana angkutan massal. Jika rekomendasi tidak dilaksanakan, pejabat wajib menjelaskan secara tertulis dalam 30 hari. Hasil rapat wajib dipublikasikan.
8. Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan: Terobosan yang Harus Dijaga.
Ini adalah usulan paling progresif dari Komisi V. Selama ini angkutan massal mati karena tidak ada dana yang pasti. APBD selalu kalah dengan kepentingan lain.
KAWAT mengusulkan Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan bersifat earmarking, tidak bisa dipakai untuk keperluan lain. Sumbernya dari APBN, APBD, Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Dana Parkir, Dana Tilang ETLE, CSR, dan pinjaman luar negeri.
Peruntukannya hanya untuk perencanaan, pengadaan armada, operasional melalui skema Buy The Service, pemeliharaan, dan pembangunan halte. Dikelola oleh Badan Layanan Umum atau BUMD khusus, diaudit oleh BPK, dan dipublikasikan. Pusat membiayai angkutan massal antar kota, daerah membiayai angkutan massal dalam kota, dengan kontrak kinerja yang jelas.
9. Dana Preservasi Jalan: Siapa yang Merusak, Dia yang Membayar
Jalan rusak karena ODOL, tapi biaya perbaikan dibebankan ke APBN. Ini tidak adil. Yang merusak harus yang membayar.
KAWAT mengusulkan Dana Preservasi Jalan hanya untuk pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan yang rusak akibat beban berlebih dan usia.
Sumbernya dari denda ODOL, Pajak Kendaraan Bermotor yang dialokasikan, retribusi jembatan timbang, Dana Bagi Hasil BBM, dan denda ETLE. Dikelola oleh Badan Pengelola Dana Preservasi Jalan yang independen, di bawah Kemen PUPR dan Kemenhub, dengan pengawasan masyarakat sipil dan BPK.
Prinsipnya adalah Polluter Pay. Dana ODOL harus kembali ke jalan, bukan ke kas umum yang hilang.
RUU Perubahan Ketiga ini akan menentukan apakah Indonesia 10 tahun ke depan akan punya transportasi yang manusiawi atau tetap punya transportasi yang membunuh.
10. Penegakan, Struktur Hukum Lalu Lintas.
Teori Sistem Hukum (The Theory of Legal System) dari Lawrence M. Friedman, terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum; Tiga elemen tersebut adalah Struktur Hukum (Structure), Substansi Hukum (Substance), dan Budaya Hukum (Culture). Menurut Friedman substansi hukum adalah isi atau substansi hukum (aturan hukum) atau adanya aturan hukum dan juga bagaimana seharusnya struktur hukum (institusi hukum) berperilaku dalam menegakkan aturan hukum yang ada untuk akan membangun budaya hukum masyarakatnya. Jika substansi hukumnya baik dan struktur hukumnya melakukan penegakan secara konsisten maka akan membangun budaya hukum yang taat dan disiplin masyarakatnya terhadap hukum yang berlaku.
Perkembangan revisi atau penyusunan perubahan UU LLAJ Ketiga tahap ini sudah masuk ke substansi jauh lebih baik. Memiliki sustansi hukum yang baik seperti UULLAJ akan tidak berguna membangun perubahan perilaku Masyarakat jadi berbudaya taat hukum jika Struktur Hukumnya tidak bekerja baik seperti sekarang. Mengapa demikian? Substansi UULLAJnya berisi bagus mengatur dan lengkap, cenderung lengkap sampai ke hal teknis. Banyak aturan (substansi) yang tidak ditegakkan secara konsisten oleh struktur hukum yang ada. Seperti adanya aturan tentang penggunaan truk ODOL tetapi tidak ditegakkan sejak awal UULLAJ diterbitkan. Begitu pula dengan transportasi online, tidak ada aturannya tetapi sejak 2010 dibiarkan tanpa aturan atau pengaturan dalam sistem hukum UULLAJ.
Agar revisi UULLAJ ini berdampak positif pada kesejahteraan rakyat seperti sekarang. DPR RI bisa memberikan pandangan Ketika Presiden memilih Menteri Perhubungan yang professional dan kredibel untuk mendorong penegakan substansi UULLAJ yang sekarang. Jika tidak ada struktur hukum yang bekerja baik maka ada UULLAJ yang baik tetapi tetap saja tinggi kecelakaan lalu lintas karena struktur hukumnya tidak bekerja baik.
Enam tuntutan KAWAT Indonesia
KAWAT Indonesia menuntut enam hal kepada Komisi V DPR RI:
Pertama, ojek online harus dilindungi, bukan hanya diatur. Perusahaan aplikasi harus bertanggung jawab.
Kedua, ODOL harus dihukum korporasinya, bukan hanya sopirnya. Zero ODOL 2027 harus masuk RUU.
Ketiga, angkutan massal harus punya dana pasti. Dana Angkutan Massal dan Dana Preservasi Jalan harus earmarked dan tidak bisa dialihkan.
Keempat, pengemudi harus dibatasi jam kerjanya. Kecelakaan bus bukan takdir, tapi kelelahan yang dilegalkan.
Kelima, masyarakat sipil harus duduk di Forum LLAJ. Jangan hanya pejabat dan pengusaha.
Keenam, Mendorong dibentuknya Struktur Hukum dan Kementerian Perhubungan yang bekerja baik, meningkatkan keselamatan lalu lintas.
KAWAT Indonesia siap terlibat dalam pembahasan lanjutan, dalam penyusunan Naskah Akademik, dan dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang ini.
Salus Populi Suprema Lex Esto.
Jakarta, 18 November 2026
Dr. Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi, MH.
Ketua Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Indonesia




Views Today : 40
Views Yesterday : 63
Views Last 7 days : 723
Views This Month : 2170
Views This Year : 7061
Total views : 7062