Makanan Kita Diracun Industri Pangan, Pemerintah Diam Saja.

Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) menahan dan menyita 24 kilogram (10 karton) produk merica bubuk merek Ladaku asal Indonesia yang diproduksi oleh PT Motasa Indonesia karena ditemukan residu pestisida melebihi batas aman. Pengumuman resmi itu dirilis TFDA pada 17 November 2026 dari hasil pemeriksaan perbatasan yang diterima pada 22 Oktober 2026. Temuan Taiwan  Food and Drug Administration (TFDA) menyita 24 kilogram produk merica bubuk asal Indonesia usai ditemukan mengandung kadar residu spesifikasi yang melebihi batas toleransi. Dalam pernyataan yang dirilis pada Selasa 17 November 2026, TFDA menyebut produk buatan Ladaku yang diimpor oleh Chang Tjin Trading Co. terdeteksi mengandung residu pestisida cyprodinil dan fipronil sebesar 0,07 ppm dan 0,003 ppm.

TRDA mengungkapkan bahwa berdasarkan standar residu pestisida yang diizinkan, kadar sipermetrin dan fipronil yang dibolehkan yakni sebesar 0,05 ppm dan 0,002 ppm. Menurut TFDA, kadar pada produk ini melanggar Pasal 15 Ayat 1 butir 5 Undang-Undang Pengelolaan Keamanan Pangan dan Sanitasi.

* Produk dan Jumlah: 24 kg (10 karton) Ladaku Merica Bubuk buatan PT Motasa Indonesia (tanggal kedaluwarsa 28 dan 29 Mei 2029), diimpor oleh Chang Tjin Trading Co..

* Temuan Residu Pestisida: Terdeteksi mengandung tiametoksam (thiamethoxam) sebesar 0,07 ppm dan fipronil sebesar 0,003 ppm—melampaui batas toleransi yang ditetapkan di Taiwan.

* Aturan & Tindak Lanjut: Melanggar Pasal 15 Ayat 1 Butir 5 Undang-Undang Pengelolaan Keamanan Pangan dan Sanitasi Taiwan. Produk diputuskan untuk dikembalikan ke negara asal atau dimusnahkan sesuai ketentuan.

* Koordinasi: Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei memantau notifikasi TFDA dan berkoordinasi dengan BPOM di Indonesia untuk meneruskannya ke pelaku usaha terkait.

Kabar berita ini masih baru, 18 November 2026 diberitakan oleh beberapa media massa nasional. Tetapi sampai sekarang BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) belum juga mengeluarkan tanggapan dan sikapnya atas kasus beracunnya, mengandung Pestisida produk Ladakh dari Indonesia ini. Jangan sampai mengatakan bahwa itu standarnya Taiwan bukan Indonesia, itu hanya residu atau kadarnya tidak tinggi. Pendapat seperti sama saja menghina dan merendahkan bangsa Indonesia. Seolah perut orang Indonesia boleh dikasih atau mengkonsumsi racun seperti Pestisida dan berbeda dengan orang Taiwan yang perutnya lemah.

Kaldu adalah bumbu masak yang digunakan seluruh rakyat Indonesia. Asalnya adalah dari tumbuhan Lada dan seharusnya sehat. Temuan TRDA ini membuktikan bahwa ada upaya atau tindakan sengaja mencampur Lada dengan racun Pestisida. Tindakan ini juga adalah sengaja dan ingin meracuni konsumennya sakit dan terancam keselamatannya. Berarti upaya mencampur Lada dengan Pestisida atau dalam cara apa pun itu adalah bagian kebijakan dari industri produsen Ladaku  dalam ini beracunnya dan mengandung Pestisida dalam produk Ladaku adalah kejahatan disengaja dan bagian kebijakan perusahaan PT. Motasa Indonesia. Jadi sudah jelas, berdasarkan temuan awal dari TFDA, pemerintah Indonesia harus mengambil sikap dan bertindak menangkap dan memeriksa pemilik PT. Monasa Indonesia yang membuat produk Ladaku. Tindakan cepat harus diambil pemerintah Indoneaia untuk menyelamatakan kesehatan dan nyawa rakyat Indonesia.

Sampai sekarang Pemerintah dan Kementerian Kesehatan dan BPOM belum juga mengeluarkan sikap dan pernyataan untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari konsumsi racun Pestisida produk Ladaku. Misalnya saja menyetop peredaran Ladaku yang mengandung beracun Pestisida dan melakukan pemeriksaan terhadap produk tersebut. BPOM juga belum mengatakan siapa Industri produsen Ladaku tersebut agar rakyat Indonesia berhati-hati dan tidak mengkonsumsi Ladaku karena mengandung Pestisida. Sikap diam dan bisu BPOM atau Kementerian Kesehatan ini bukti memang tidak memiliki martabat untuk bekerja baik melindungi hak hidup sehat rakyat Indonesia. Padahal mengawasi makanan adalah tugas dari  BPOM dan Kemeneterian Kesehatan . Terutama dalam hal ini BPOM harus langsung lebih cepat bersikap dan bertindak menahan dan memblokir produk Ladakh dari distribusi dan perdagangan di publik.

BPOM dalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang bertanggung jawab mengawasi peredaran obat, makanan, kosmetik, suplemen kesehatan, obat tradisional, dan produk sejenis. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Tugas Utama BPOM pada Makanan Kemasan adalah:

* Pemberian izin edar: Menerbitkan Nomor Izin Edar (NIE) sebelum produk dijual, seperti kode MD untuk produk dalam negeri dan ML untuk produk impor.

* Pengawasan sebelum beredar (pre-market): Memeriksa dokumen, sertifikasi sarana produksi (CPPOB), label, kemasan, serta pengujian mutu dan keamanan produk.

* Pengawasan setelah beredar (post-market): Melakukan pengambilan sampel, uji laboratorium rutin, inspeksi fasilitas, pengawasan iklan, dan penindakan hukum jika ditemukan pelanggaran.

* Penegakan Hukum: Berwenang melakukan penyidikan, memberikan sanksi, hingga menarik produk berbahaya dari pasaran.

* Edukasi Konsumen: Mengampanyekan prinsip Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) kepada masyarakat.

Jadi segeralah BPOM mengeluarkan sikap dan bertindak lebih cepat dan jangan diam saja agar segera dapat menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia. Kok pemerintah Indonesia kalah cepat dan kalah tegas dari  pemerintah Taiwan dalam melindungi rakyatnya sendiri. Apalagi produknya Ladaku ini adalah dari perusahaan atau industrin makanan Indonesia.

Tuntutan Penyelamatan.

Kejadian ini adalah kejahatan kemanusiaan karena membunuh dengan memasukan racun berbahaya ke dalam makanan masyarakat. Untuk kami meminta agar pemerintah melakukan:

1. Menyetop peredaran dan memeriksa produk Ladaku.

2. Menangkap dan memeriksa pemilik industri Lasaku yakni PT. Monasa Indonesia.

3. Menghukum berat pemilik industri Ladaku, PT. Monasa Indonesia sebagai penegakan hukum perlindungan ham hidup sehat rakyat Indonesia dan efek jera bagi masyarakat serta industri pangan.

Terima kasih.

Jakarta,  20 November 2023.

Dr. Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi, MH.

Advokat dan

Wakil Ketua FAKTA Indonesia.

Kontak: 081381822567.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments