Ya, Jakarta kini mencapai usia ke-499 tahun, nyaris 5 abad.
Capaian kemajuan Jakarta secara umum jauh bila dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Sebagai Ibukota Negara, Jakarta memiliki berbagai ‘privilege’ yang tidak dipunyai daerah lain. Jika dilihat kasat mata, gedung-gedung menjulang, pusat bisnis tumbuh tanpa henti, jalan-jalan utama dipoles menjadi wajah kota modern, dan berbagai proyek infrastruktur diklaim sebagai bukti kemajuan. Jakarta tampak megah dan gagah.
Namun, sesungguhnya yang terjadi semegah dan segagah apa Kota Jakarta?
Ketimpangan Sosial
Ketimpangan sosial-ekonomi merupakan paradoks terbesar Jakarta. Di satu sisi, Jakarta adalah pusat ekonomi nasional dengan kontribusi sekitar seperlima Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Gedung-gedung perkantoran, pusat bisnis, dan kawasan hunian mewah terus berkembang. Namun di sisi lain, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin justru menjadi yang tertinggi di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Rasio Gini DKI Jakarta mencapai 0,431 pada September 2024 dan meningkat menjadi 0,441 pada Maret 2025. Angka ini merupakan yang tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia dan menunjukkan bahwa distribusi pendapatan maupun pengeluaran masyarakat Jakarta semakin tidak merata.
Ketimpangan tersebut terlihat jelas dari distribusi pengeluaran masyarakat. Pada September 2024, kelompok 20 persen penduduk teratas menguasai 51,14 persen total pengeluaran masyarakat Jakarta. Sebaliknya, kelompok 40 persen penduduk terbawah hanya menikmati 16,15 persen dari total pengeluaran. Dengan kata lain, separuh lebih “kue ekonomi” Jakarta dinikmati oleh segelintir kelompok masyarakat, sementara hampir separuh penduduk lainnya harus berbagi bagian yang jauh lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta belum sepenuhnya menghasilkan pemerataan kesejahteraan.
Ketimpangan ekonomi kemudian melahirkan ketimpangan sosial yang tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di satu sisi berdiri kawasan elite dengan apartemen mewah, pusat perbelanjaan premium, dan fasilitas publik berstandar internasional. Di sisi lain masih terdapat kantong-kantong kemiskinan yang dihuni masyarakat berpenghasilan rendah dengan akses terbatas terhadap hunian layak, sanitasi, dan layanan dasar lainnya. Fenomena ini menciptakan dua wajah Jakarta yang hidup berdampingan: kota modern bagi sebagian orang dan kota perjuangan hidup bagi sebagian lainnya. Bahkan BPS masih menempatkan kemiskinan sebagai salah satu isu pembangunan utama yang memerlukan intervensi kebijakan berkelanjutan.
Ketimpangan juga berdampak pada kesempatan kerja dan mobilitas sosial. Meskipun Jakarta menjadi magnet pencari kerja dari berbagai daerah, tidak semua penduduk memperoleh akses yang sama terhadap pekerjaan berkualitas. Kelompok berpendidikan tinggi cenderung menikmati peluang di sektor formal dan ekonomi digital, sementara kelompok berpendidikan rendah banyak terkonsentrasi pada sektor informal dengan pendapatan yang tidak pasti. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti peningkatan kesejahteraan yang merata. Sebagaimana dicatat BPS, meningkatnya Rasio Gini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi masih lebih banyak dinikmati oleh kelompok atas dibanding kelompok bawah.
Bagaimana dengan pengelolaan sampah?
Sampah merupakan salah satu persoalan paling nyata yang menunjukkan bahwa kemajuan Jakarta masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar. Setiap hari, ibu kota menghasilkan ribuan ton sampah dari rumah tangga, perkantoran, pusat perbelanjaan, pasar, hingga kawasan industri. Volume sampah yang terus meningkat tidak sebanding dengan kemampuan pengurangan dan pengelolaan yang tersedia.
Meski Pemerintah Kota Jakarta telah berupaya mengembangkan pengelolaan yang terintegrasi, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya dijalankan di tingkat lapangan. Yang perlu menjadi diperhatikan bahwa persoalan sampah bukan semata-mata masalah teknis, melainkan cerminan dari lemahnya tata kelola lingkungan perkotaan. Berbagai program pengurangan sampah telah diluncurkan, mulai dari bank sampah, pemilahan sampah dari sumber, hingga kampanye pengurangan plastik sekali pakai. Namun implementasinya masih belum konsisten dan belum mampu mengubah perilaku masyarakat secara luas.
Masih banyak wilayah di Jakarta, sampah masih bercampur antara organik dan anorganik, sementara fasilitas pengolahan di tingkat komunitas masih terbatas. Akibatnya, sebagian besar sampah tetap berakhir di tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pengolahan yang optimal. Sejak tahun 1989, Jakarta tidak sanggup mengelola sampahnya dan kemudian dibuang ke kota Bekasi Jawa Barat. TPA Bantar Gebang setiap harinya menampung pembuangan sampah dari Jakarta. Sampah Jakarta tahun 2026 menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Jakarta (SIPSN) sebanyak 8.672 Ton setiap harinya. Sejak saat itulah sampah Jakarta mengotori dan merusak kesehatan warga kota Bekasi. Sampah Jakarta dibuang dan ditumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Bantar Gebang Bekasi sejak tahun 1990. TPA Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat, adalah fasilitas seluas 110 hektar yang menampung ribuan ton sampah dari Jakarta setiap hari. Hingga sekarang total timbunan sampah Jakarta di TPA Bantar Gebang sudah mencapai puluhan juta ton dan ketinggian mencapai 70 meter.
Sampah yang terus menjadi masalah adalah pengingat bahwa modernitas belum sepenuhnya berjalan beriringan dengan kesadaran lingkungan dan tata kelola yang baik.
Penanganan Kesehatan Penyakit Tidak Menular
Penyakit Tidak Menular (PTM) kini menjadi salah satu ancaman kesehatan terbesar bagi warga Jakarta. Seiring perubahan pola hidup perkotaan yang ditandai dengan konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, rendahnya aktivitas fisik, serta tingginya tingkat stres, beban PTM terus meningkat dari tahun ke tahun. Hasil analisis situasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta menunjukkan bahwa hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit ginjal kronis menjadi masalah kesehatan utama yang mendominasi beban penyakit di ibu kota. Bahkan, penelitian yang melibatkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta menempatkan diabetes melitus, penyakit jantung koroner, dan hipertensi sebagai tiga prioritas utama PTM yang harus segera ditangani.
Data menunjukkan situasi yang cukup mengkhawatirkan. Dari tahun 2020 ke 2026 menunjukkan peningkatan jumlah penderita PTM yang sangat signifikan. kasus hipertensi, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronik mencapai 2.693 kasus dan terus menunjukkan tren peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, angka kematian akibat diabetes meningkat dari 3.245 kasus pada 2020 menjadi 4.869 kasus pada 2021, sedangkan kematian akibat hipertensi naik dari 2.568 menjadi 3.833 kasus. Angka-angka tersebut menggambarkan bahwa PTM bukan lagi sekadar persoalan individu, melainkan telah menjadi masalah kesehatan publik yang mengancam produktivitas dan kualitas hidup masyarakat Jakarta.
Yang lebih mengkhawatirkan, berbagai faktor risiko PTM justru semakin menguat di Jakarta. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta dari program Cek Kesehatan Gratis menunjukkan bahwa 93 persen warga yang diperiksa memiliki tingkat aktivitas fisik yang rendah, sementara 74 persen mengalami gangguan kadar lemak darah (dislipidemia), dua faktor yang sangat berkaitan dengan meningkatnya risiko obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jakarta sedang menghadapi epidemi gaya hidup yang jika tidak dikendalikan akan menimbulkan beban kesehatan dan pembiayaan yang semakin besar pada masa mendatang.
Dalam konteks ini, industri Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab sosial dan kesehatan publik. Berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa konsumsi gula berlebih merupakan salah satu faktor risiko utama obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, hingga gagal ginjal. Karena itu, sudah saatnya industri tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga mengambil tanggung jawab yang sepadan terhadap dampak kesehatan yang ditimbulkan produknya. Dukungan terhadap kebijakan pelabelan peringatan kesehatan, pembatasan pemasaran kepada anak-anak, reformulasi produk dengan kandungan gula yang lebih rendah, hingga penerapan cukai MBDK merupakan langkah yang selaras dengan prinsip tanggung jawab produsen. Sebab tidak adil jika keuntungan dinikmati oleh industri, sementara biaya pengobatan dan beban penyakit harus ditanggung oleh masyarakat dan negara.
PR Lama yang Harus Diselesaikan
Selain dua masalah di atas, terdapat beberapa pekerjaan yang hingga saat ini belum selesai di Jakarta.
- Banjir
Persoalan banjir hingga kini belum sepenuhnya teratasi. Berbagai proyek normalisasi sungai, pembangunan waduk, pompa air, hingga sistem pengendalian banjir telah dilakukan selama puluhan tahun. Namun setiap musim hujan, banjir masih menjadi ancaman rutin bagi warga Jakarta dan kawasan aglomerasinya. Pada awal 2025, banjir besar kembali melanda Jakarta dan sekitarnya, menggenangi ribuan rumah, memaksa evakuasi warga, serta mengganggu aktivitas ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan tata ruang, alih fungsi lahan, penurunan muka tanah, dan perubahan iklim masih menjadi tantangan besar yang belum terselesaikan. - Kualitas Udara
Pekerjaan rumah berikutnya yaitu kualitas udara yang terus menjadi sorotan. Jakarta berulang kali masuk dalam daftar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Pada Juni 2026, pemantauan kualitas udara menunjukkan indeks kualitas udara Jakarta berada pada kategori tidak sehat dengan konsentrasi PM2.5 yang jauh melampaui ambang batas yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sumber pencemaran berasal dari kendaraan bermotor, aktivitas industri, pembangkit listrik berbahan bakar fosil, serta aktivitas konstruksi yang masif. Meskipun pemerintah telah mengembangkan transportasi publik dan mendorong penggunaan kendaraan listrik, hasilnya belum mampu memberikan perbaikan signifikan terhadap kualitas udara secara keseluruhan. - Pengangguran
Nasib kaum muda Jakarta pun tidak selalu secerah iklan pembangunan yang dipasang di berbagai sudut kota. Ribuan lulusan sekolah dan perguruan tinggi memasuki pasar kerja setiap tahun, tetapi kesempatan kerja yang layak tidak selalu tersedia. Banyak yang terjebak dalam pekerjaan informal dengan penghasilan yang tidak menentu, sementara biaya hidup perkotaan terus merangkak naik. Ketika kesempatan menyempit dan harapan memudar, maka sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya angka pengangguran, tetapi masa depan sebuah generasi. - Kriminalitas
Belum lagi persoalan kriminalitas yang masih menjadi ancaman sehari-hari. Berbagai bentuk kejahatan jalanan, pencurian, kekerasan, hingga penipuan digital menunjukkan bahwa modernitas tidak otomatis menghadirkan rasa aman. Kamera pengawas mungkin semakin banyak, tetapi rasa cemas masyarakat belum sepenuhnya hilang. Kota yang sehat bukan hanya kota yang terang benderang pada malam hari, tetapi kota yang membuat setiap orang merasa aman ketika pulang ke rumah. - Korupsi
Namun dari semua persoalan yang ada, korupsi tetap menjadi luka paling dalam. Korupsi adalah penyakit kronis yang terus menghambat penyelesaian berbagai masalah publik. Setiap rupiah yang dicuri dari anggaran publik sesungguhnya adalah hak rakyat yang dirampas. Korupsi tidak hanya menghilangkan uang negara, tetapi juga merampas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih layak, lingkungan yang lebih bersih, dan kehidupan yang lebih sejahtera.
Lebih menyedihkan lagi, korupsi seolah telah menjadi berita yang terlalu biasa. Kasus demi kasus terungkap, pelaku demi pelaku ditangkap, tetapi praktik serupa terus berulang. Ketika korupsi menjadi sesuatu yang dianggap lumrah, saat itulah bahaya terbesar sedang mengintai. Sebab yang rusak bukan hanya sistem pemerintahan, melainkan juga moralitas publik dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Di usia ke-499 tahun, Jakarta membutuhkan lebih dari sekadar pesta ulang tahun. Jakarta membutuhkan keberanian untuk melakukan evaluasi yang jujur. Tidak cukup hanya membangun lebih banyak infrastruktur; yang jauh lebih penting adalah membangun keadilan. Tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi; yang lebih mendesak adalah memastikan kesejahteraan dirasakan secara merata. Tidak cukup hanya mempercantik wajah kota; yang utama adalah memperbaiki tata kelola dan membersihkan praktik korupsi yang terus menggerogoti fondasi pembangunan.
SELAMAT ULANG TAHUN JAKARTA
Haris Santanu
