FAKTA Indonesia: Pemadaman Listrik Berulang.

Bukan Sekadar Urusan Teknis: Negara Wajib Lindungi Hak Warga atas Energi Esensial

Pers Rilis No.30/RLS/VI/2026

Jakarta, 24 Juni 2026 — Forum Warga Kota Indonesia menilai pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan teknis PLN semata. Listrik hari ini adalah kebutuhan dasar warga kota dan warga desa: untuk belajar, bekerja, menjaga makanan dan obat tetap aman, menjalankan usaha kecil, layanan kesehatan, keamanan lingkungan, komunikasi, hingga aktivitas rumah tangga sehari-hari.

“Bagi warga, listrik padam bukan sekadar lampu mati. Yang ikut mati adalah aktivitas ekonomi, rasa aman, hak belajar anak, layanan kesehatan, dan dapur rumah tangga. Karena itu, pemadaman listrik berulang harus diperlakukan sebagai isu hak warga atas akses energi esensial,” ujar Tubagus Haryo Karbyanto, Sekretaris Jenderal Forum Warga Kota / FAKTA Indonesia.

FAKTA Indonesia memahami bahwa dalam kondisi tertentu pemadaman terjadwal dapat dilakukan untuk pemeliharaan jaringan, perbaikan gardu, penggantian kabel, pemangkasan pohon, atau peningkatan kapasitas layanan. Namun, pemadaman yang berulang, meluas, mendadak, atau tidak disertai informasi yang jelas berpotensi merugikan warga dan menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola ketenagalistrikan nasional.

Menurut FAKTA Indonesia, pemerintah, PLN, dan regulator ketenagalistrikan wajib membedakan secara terang antara pemadaman karena pemeliharaan rutin dengan pemadaman karena gangguan pasokan, gangguan pembangkit, kekurangan cadangan daya, persoalan bahan bakar, atau lemahnya keandalan sistem. Pembedaan ini penting agar publik tidak menerima penjelasan yang kabur.

“Kalau pemadaman karena pemeliharaan, sampaikan jadwal, durasi, wilayah terdampak, dan alasan teknisnya secara jelas. Tetapi kalau pemadaman terjadi karena sistem kekurangan pasokan atau pembangkit bermasalah, negara wajib jujur kepada warga dan segera melakukan evaluasi terbuka,” tegas Tubagus.

FAKTA Indonesia mengingatkan bahwa pelanggan listrik memiliki hak atas pelayanan yang baik, mutu listrik yang andal, informasi yang benar, serta kompensasi apabila standar pelayanan tidak terpenuhi. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen, Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta prinsip pelayanan publik dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pemadaman listrik yang terus berlangsung akan berdampak langsung pada kehidupan warga. UMKM bisa kehilangan pendapatan, bahan makanan dapat rusak, layanan kesehatan terganggu, aktivitas belajar terhenti, keamanan lingkungan menurun, dan warga dipaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk genset, baterai, atau alternatif energi lain. Situasi ini semakin berat bagi warga miskin kota, pelaku usaha kecil, lansia, anak-anak, pasien yang membutuhkan alat kesehatan, serta keluarga yang bergantung pada listrik untuk bekerja dari rumah.

“Jangan sampai beban kegagalan sistem ditanggung sendirian oleh warga. Negara dan penyedia layanan harus hadir, bukan hanya saat menagih rekening listrik, tetapi juga saat warga mengalami kerugian akibat layanan yang tidak andal,” kata Tubagus.

FAKTA Indonesia mendesak pemerintah dan PLN melakukan beberapa langkah segera:

Pertama, membuka secara transparan penyebab pemadaman, termasuk apakah berasal dari pemeliharaan jaringan, gangguan pembangkit, kekurangan pasokan, masalah bahan bakar, atau gangguan distribusi.

Kedua, memastikan informasi pemadaman disampaikan lebih awal, mudah dipahami, dan menjangkau warga terdampak melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, pesan singkat, pemerintah daerah, kelurahan, RT/RW, dan kanal pengaduan resmi.

Ketiga, memberikan kompensasi otomatis kepada pelanggan yang terdampak apabila pemadaman melewati standar mutu pelayanan, tanpa prosedur klaim yang menyulitkan warga.

Keempat, memprioritaskan perlindungan bagi fasilitas vital seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, pasar rakyat, rumah susun, fasilitas air bersih, transportasi publik, dan kawasan padat penduduk.

Kelima, melakukan audit terbuka terhadap keandalan sistem kelistrikan, termasuk kesiapan pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, cadangan daya, dan pasokan energi primer.

FAKTA Indonesia juga menilai pemadaman listrik berulang harus menjadi momentum untuk mempercepat demokratisasi energi melalui penggunaan energi bersih yang

lebih dekat dengan warga, terutama Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap atau PLTS Atap.

“Sudah saatnya pemerintah tidak melihat warga hanya sebagai pelanggan pasif. Warga harus difasilitasi menjadi bagian dari solusi energi bersih. PLTS atap, baterai rumah tangga, PLTS komunal, dan energi surya untuk fasilitas publik harus menjadi agenda serius negara,” ujar Tubagus.

Menurut FAKTA Indonesia, PLTS atap memang bukan solusi tunggal untuk semua persoalan pemadaman. Namun, PLTS atap dapat membantu mengurangi beban listrik siang hari, menekan ketergantungan pada energi fosil, memperkuat ketahanan energi rumah tangga dan UMKM, serta mendukung target penurunan emisi Indonesia.

Karena itu, FAKTA Indonesia mendorong pemerintah menyiapkan skema yang lebih adil dan pro-warga, antara lain:

1. Program PLTS Atap untuk rumah tangga dan UMKM, dengan pembiayaan murah, cicilan ringan, atau subsidi bagi kelompok rentan.
2. PLTS Atap untuk fasilitas publik, seperti sekolah, puskesmas, pasar rakyat, rumah susun, kantor kelurahan, terminal, dan ruang publik.
3. PLTS komunal untuk kampung kota dan permukiman padat, sehingga warga yang tidak memiliki atap sendiri tetap dapat menikmati manfaat energi surya.
4. Skema pembiayaan melalui tagihan listrik, agar warga dapat mencicil pemasangan PLTS secara bertahap tanpa beban besar di awal.
5. Insentif baterai dan sistem cadangan listrik bersih, terutama untuk fasilitas vital, UMKM pangan, layanan kesehatan, dan rumah tangga yang memiliki kebutuhan khusus.
6. Transparansi kuota dan perizinan PLTS Atap, agar proses pemasangan tidak rumit, tidak diskriminatif, dan tidak menghambat partisipasi warga.
7. Skema kredit energi bersih bagi warga miskin kota, agar transisi energi tidak hanya dinikmati kelas menengah atas, tetapi juga menjadi hak seluruh warga.

FAKTA Indonesia menegaskan bahwa target net zero emission Indonesia tidak boleh hanya menjadi bahasa elite dalam dokumen kebijakan. Target tersebut harus diterjemahkan menjadi program konkret yang terasa manfaatnya oleh warga: listrik lebih andal, udara lebih bersih, tagihan lebih terkendali, dan warga memiliki pilihan energi yang lebih mandiri.

“Transisi energi harus membumi. Jangan hanya bicara target emisi, tetapi warga tetap gelap-gelapan saat listrik padam. Energi bersih harus menjadi hak warga, bukan barang mewah,” tegas Tubagus.

FAKTA Indonesia meminta Presiden, Kementerian ESDM, PLN, pemerintah daerah, dan regulator terkait untuk menjadikan krisis pemadaman listrik sebagai alarm pembenahan tata kelola energi nasional. Negara wajib memastikan listrik tersedia secara adil, andal, terjangkau, transparan, dan berkelanjutan.

“Pemadaman listrik berulang adalah alarm keras. Ini bukan hanya soal kabel, gardu, atau pasokan Batubara pada pembangkit. Ini soal hak warga, tata kelola negara, dan masa depan energi Indonesia. Pemerintah harus hadir dengan solusi yang adil, bersih, dan berpihak kepada warga,” tutup Tubagus.

Narahubung:
Tubagus Haryo Karbyanto

Sekjen FAKTA Indonesia
08129489558/tubagusharyo@gmail.com

Tentang FAKTA Indonesia
Forum Warga Kota Indonesia / FAKTA Indonesia adalah organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk memperkuat hak warga, perlindungan konsumen, kesehatan publik, tata kelola kota, lingkungan hidup, dan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan warga.