Anak-anak Indonesia Dikepung Iklan Minuman Berbahaya.

No. Reg Release 027/RLS/VI/2026

Kondisi perkembangan anak-anak kita di Indonesia sudah di titik kritis ancaman tidak sehat. Bukti kondisi tidak sehatnya anak-anak kita terlihat jelas dari kondisi kesehatan yang sudah memprihatinkan. Dimana pun anak-anak juta berada maka di lokasi itu terdapat serbuan iklan minuman berbahaya seperti minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Serbuan iklan ini menunjukkan bahwa:

1. Pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk mengendalikan keberadaan iklan minuman berbahaya MBDK.
2. Hidup anak-anak terancam karena mengkonsumsi bahan  berbahaya  yang dikandung dalam MBDK.
3. Perlu kebijakan melindungi hak hidup sehat  anak-anak dari bahaya MBDK.

Seluruh waktu dan dimana pun, anak-anak kita dikepung oleh iklan dan produk minuman berbahaya MBDK. Mulai dari rumah, di sekolah,  arena bermain dan area publik anak-anak kita didekatkan oleh iklan dan produk MBDK. Anak-anak direkayasa  menjadi terbiasa dengan semua iklan dan mengkonsumsi MBDK dan itu dibiarkan oleh pemerintah. Industri MBDK  memang menjadikan anak-anak target promosi serta target penjualan produk MBDK mereka. Fakta ini membuktikan bahwa  pemerintah, orang dewasa lalai dan tidak melindungi hak hidup sehat serta hak berkembang baik anak-anak Indonesia. Pemerintah Indonesia sampai sekarang terus membiarkan dan bahkan mendukung anak-anak mengkonsumsi MBDK dengan bebas.

Upaya pengendalian terhadap produk  dan pembatasan industri mbdk seyogyanya  sudah harus dilakukan oleh pemerintah untuk masa depan sehat  anak-anak Indonesia. Kondisinya sudah sangat memperihatinkan dan membahayakan masa depan anak dan Indonesia. Fakta ancaman kesehatan dan keselamatan anak Indonesia saat ini  sudah di depan mata kita. Maraknya iklan promosi minuman berbahaya MBDK membuat anak-anak kita terpengaruh menjadi konsumen MBDK tanpa kontrol pengendalian. Anak Indonesia sekarang ini sudah tidak sehat, akibat tingginya mengkonsumsi MBDK. Sekarang ini anak-anak Indonesia sudah menjadi  penderita penyakit tidak menular (PTM) yakni obesitas, diabetes dan gagal ginjal hingga menjadi pasien cuci darah (Hemodialisis). Posisi Indonesia menempati   peringkat kelima  dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia, berdasarkan data dari International Diabetes Federation (IDF) pada tahun 2021. Pada tahun 2021 tersebut, Indonesia memiliki sekitar 19,47 juta penderita diabetes. Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Januari 2023, angka kejadian diabetes pada

anak usia 0—18 tahun meningkat 70 kali lipat atau sebesar 7000% selama jangka waktu 10 tahun.

Penyakit Diabetes ini adalah ibu dari segala penyakit, khususnya berpotensi  dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung, obesitas, stroke dan gagal ginjal.  Hasil riset Kesehatan Dasar disebutkan bahwa 1 dari 3 masyarakat di Indonesia mengalami obesitas. Selain itu, 1 dari 5 anak-anak di Indonesia mengalami kelebihan berat badan atau menderita Obesitas. Latar belakang penyebab Tingginya peningkatan kasus Obesitas dan  Diabetes di Indonesia seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah untuk membuat kebijakan mengendalikan dan mengkontrol promosi juga konsumsi MBDK.

Negara atau pemerintah harus segera mengambil sikap dan membuat kebijakan untuk melindungi kesehatan anak-anak Indonesia. Kebijakan tersebut diutamakan untuk membatasi promosi dan  mengendalikan konsumsi MBDK untuk melindungi kesehatan anak Indonesia yang merupakan  tanggung jawab negara.  Pembatasan dan pengendalian harus segera dilakukan untuk  melindungi kesehatan dan keselamatan hidup anak serta masa depan  bangsa Indonesia. Jangan sampai masa depan Indonesia diisi oleh orang-orang tidak sehat.

Pemerintah harus  membuat kebijakan di bidang fiskal  dan non fiskal terhadap produk MBDK untuk mengendalikan  peredarannya di masyarakat. Kebijakan non fiskal yang dibuat adalah dengan mewajibkan semua produk makanan dan minuman (pangan) memuat informasi nilai gizi di depan kemasannya. Informasi nilai gizi tersebut diberikan berupa  label peringatan (warning label) yang mudah dipahami masyarakat terutama anak-anak. Kebijakan fiskal yang harus dilakukan adalah pemerintah dengan segera membuat  Peraturan Pemerintah tentang Cukai bagi semua produk MBDK. Pemberian kewajiban Peraturan  Pemerintah  Cukai MBDK karena mbdk ini mengandung bahan yang berbahaya dan harus dikendalikan untuk mencegah dampak buruknya. Seperti diuraikan di atas bahwa MBDK memiliki dampak buruk berupa penyakit tidak menular (PTM). Kebijakan pembatasan dan pengendalian ini adalah bukti kehadiran negara melindungi hak hidup sehat anak-anak Indonesia

Jakarta, 23 Juni 2026.

Dr. Azas Tigor Nainggolan.Advokat dan Wakil Ketua FAKTA Indones