Mau Umur Panjang, Mau Sehat, Tinggalkan Gula, Cukai Kan MBDK.
Sudah 10 tahun pemerintah RI berencana dan berjanji akan membuat kebijakan hukum Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) tetapi sampai […]
Opini
Menonaktifkan Keanggotaan Peserta BPJS PBI adalah Melanggar Hak Asasi Hidup Warga.
Beberapa hari lalu terjadi penonaktifan keanggotaan sebagai peserta Badan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS PBI. Kejadian itu sangat berbahaya
Banjir Jakarta Masih Serius, Perbaiki Serius Sistem Drainasenya.
Hingga hari Jumat 30 Januari 2026 pagi banjir Jakarta masih tinggi sekitar 1,5 meter menggenangi empat RW di daerah Pejaten
Gubernur yang Selalu Kaget Saat Jakarta Kebanjiran.
Banjir kembali datang ke Jakarta pada Januari 2026. Air naik, rumah tergenang, warga mengungsi. Gubernur Jakarta bergerak, pompa dinyalakan, laporan
Modifikasi Cuaca Bukan Satu-satunya Cara Mengatasi Banjir Jakarta.
foto : Kompas “Cara baru pemda berhasil mengatasi banjir dengan modifikasi cuaca?”, ada pesan masuk ke gejet saya.“Yakin nih manusia
Banjir Jakarta, Banjir Jawa Barat dan Banjir Banten Akibat Korupnya Aparat Pemerintah Selama ini.
Indonesia baru saja berduka akibat banjir bandang pada tanggal 25-30 November 2025 di tiga provinsi di Pulau Sumatera yakni provinsi
Banjir Jakarta Terus Terjadi Akibat Gagal Menyesuaikan Dirinya dan Pelayanannya Dalam Perubahan Iklim.
Daerah Jln DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur ini pagi tadi kembali dilanda banjir hingga ketinggian 40-50 Cm. Daerah di Jln.
Banjir Jakarta, Masalah Menahun Setiap Tahun Terjadi.
Musin hujan kali ini sudah mulai di Jakarta setidaknya di bulan Desember 2025. Banyak kota dan daerah lain di Indonesia
KUHP dan KUHAP Baru: Ancaman Sistemik terhadap Advokasi Kebijakan Publik.
Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menandai fase penting dalam pembangunan
Mengapa Cukai Minuman Manis Tak Perlu Menunggu Ekonomi Tumbuh 6%
Pemerintah kembali menunda penerapan cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) dengan alasan kondisi ekonomi yang dinilai belum cukup kuat. Menteri