PP Label dan Iklan Pangan Seharusnya untuk Melindungi Hak Atas Pangan Sehat

Pemerintah sekarang ini sedang membuat sebuah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Label dan Iklan Pangan untuk menggantikan PP Label dan Iklan Pangan No.6 Tahun 1999, sebagai dasar hukum dan  alat kerja pengawasan bagi BPOM dalam mengawasi peredaran makanan olahan serta promosi atau iklannya di masyarakat. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang bertanggung jawab mengawasi peredaran obat, makanan, kosmetik, suplemen kesehatan, obat tradisional, dan produk sejenis. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Memang hingga saat ini di Indonesia belum ada aturan hukum  yang mengawasi pangan yang beredar di Masyarakat dengan kewajiban Labeling dan informasi yang benar, akses  serta mudah dimengerti. Semua pangan yang beredar tidak ada informasi yang benar dan jelas tentang kualitas kesehatannya. Produsen pangan olahan atau pun kemasan bebas bebas saja memproduksi tanpa ada aturan hukum yang mengawasi mereka. Juga tidak ada aturan hukum yang mewajibkan  bahwa pangan yang beredar di masyarakat dipastikan sehat dan tidak mengandung bahan beracun berbahaya. Semua produk pangan tidak wajib membuat label dan peringatan di depan kemasannya atau produknya.

Pantas saja selama ini sudah ada setidaknya 50.000 orang keracunan makanan dari program pemerintah pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG). Korbannya sudah puluhan ribu keracunan tetapi hingga saat ini tidak ada satu pun pembuat atau pemilik dapur SPPG yang dihukum oleh aparat penegak hukum (APH). Makanan olahan MBG pun sampai hari ini ada label nilai gizinya. Tidak mungkin menghukum pelaku pelanggaran sementara aturan hukum untuk pengawasan pangan saja tidak ada. PP Labeling dan Iklan Pangan seharusnya untuk melindungi hak atas pangan sehat agar masyarakat tetap hidup sehat. Hak atas pangan sehat itu harus dipenuhinya  hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar tentang pangan sehat. Informasi yang benar itu dipenuhi dengan adanya kewajiban produsen memberikan labeling san informasi peringatan pangan sehat.

Proses perlindungan inilah yang harus di penuhi oleh pemerintah sebagai pihak yang seharusnya memenuhi dan memberikan pangan sehat kepada setiap warga negaranya atau masyarakat. Pemerintah dalam memenuhi kewajiban memberikan pangan sehat kepada masyarakat berat jika harus langsung dilakukan sendiri oleh pemerintah. Untuk memenuhi adanya pangan sehat maka pemerintah boleh dan bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, sebagai penyedia atau produsen pangan. Izin bekerja sama dengan pihak ketiga itu harus ada jaminan bahwa pangan yang diproduksi dan diberikan atau beredar di masyarakat adalah sehat. Adanya jaminan pangan sehat ini jadi tanggung jawab pemerintah dengan mengawasi produksi dan peredarannya di tengah masyarakat.

Pengawasan bisa dilakukan oleh pemerintah sengan membuat aturan hukum yang mewajibkan pihak ketiga atau produsen pangan memberikan informasi di pangan yang mereka produksi dan edarkan (berikan l) ke masyarakat. Pihak ketiga atau produsen diwajibkan memasang dan memberikan  informasi berupa Label dan Iklan Pangan di setiap produk pangan yang di edarkan ke masyarakat. Pengawasannya juga bisa jadi tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Pengawasannya produk pangan yang beredar di masyarakat bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan masyarakat gang sekaligus adalah konsumennya produsen. Agar pengawasan dapat berjalan mudah dan baik maka pemerintah harus membuat sistem partisipasi atau pengaduan masyarakat  untuk membantu pemerintah mengawasi semua pangan yang beredar di tengah masyarakat agar benar sehat.

Nah aturan hukum PP Label dan Iklan Pangan inilah yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk mengawasi setiap produk pangan yang diproduksi atau dibuat setia diedarkan  oleh pihak ketiga dan produsen itu sehat. Aturan hukum PP Label dan Iklan Pangan ini adalah bagian utama dalam sistem hukum untuk melindungi Hak atas Pangan Sehat dari pemerintah untuk setiap warga negaranya atau masyarakat. Isi dari PP Label dan Pangan Sehat harus menjamin bahwa pemerintah bekerja sama dan mengawasi  pihak ketiga dan produsen mengedarkan pangan sehag dengan wajib memasang informasi pangan dengan Label dan Iklan Pangan. Sistem yang yang diatur dalam PP ini juga harus mengatur dan menjamin adanya ruang partisipasi serta keterlibatan masyarakat dalam  memberikan informasi pengaduan kepada pemerintah jika ada produsen atau pihak ketiga yang melanggar aturan hukum pangan sehat.

PP yang akan dibuat tidak menjamin Perlindungan Hak Pangan Sehat Masyarakat.

Ada beberapa catatan dan analisis yang ingin saya sampaikan terkait rencana pengaturan untuk rancangan PP Label dan Iklan Pangan. Catatan dan analisis tersebut terkait pengaturan yang bertentangan dengan perundang-undang yang lebih tinggi dari PP, Kepastian Hukum, Waktu Pemberlakuan dan sanksi hukumnya.

A. Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan Judicial Review atau Uji Materil tentang Informasi dan Labeling. Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 29 September 2026 mengheluarkan Putusan atas sebuah permohonan Uji Materil (Yudicial Review) tentang Tanggung Jawab Pemerintah Mengawasi Peredaran Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)  dengan Permohonan Nomor 110/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 16 Maret 2026. Permohonan itu diajukan  itu diajukan untuk Pengujian UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam pertimbangan hukumnya tentang informasi dan labeling dikatakan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa termasuk pencantuman label, warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pemerintah untuk mengatur dan mengawasi makanan dan minuman, termasuk dalam menetapkan standar yang mendukung agar informasi mengenai kandungan gula, garam dan lemak produk dapat diketahui dan dipahami konsumen secara efektif. Dalam kaitan tersebut, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur perilaku dan menyelesaikan pelanggaran, tetapi juga berfungsi sebagai sarana membentuk perilaku sosial dalam mencapai tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara dengan menempatkan hukum sebagai alat rekayasa masyarakat/sosial (law as a tool of social engineering). Dalam menempatkan hukum sebagai sarana untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, termasuk dalam membangun kesadaran dan perilaku yang mendukung perlindungan bagi konsumen berkenaan dengan hak atas kesehatan. Artinya pelaku usaha atau produsen diharuskan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa termasuk pencantuman label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak tidak karena pengaturan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengatur dan mengawasi makanan dan minuman.

Sudah adanya putusan MK ini maka semua ketentuan dalam rancangan PP Label Pangan dan Peringatan Pangan harus sejalan dengan Putusan MK Nomor 110/PUU-XXIV/2026. Sayangnya dalam diktum Menimbang dan Mengingat untuk rencana rancangan PP Label dan Iklan Pangan, pemerintah tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dasar hukum bagi kewajiban produsen memberikan informasi yang benar kepada konsumen dan produk yang beredar itu sehat dikonsumsi. Jika kita ingin mengatur tentang labelling dan iklan pangan maka harus juga menjadikan UU Perlindungan Konsumen sebagai salah satu UU payung bagi pembuatan PPnya. Prinsip Putusan Mahkamah Konstitusi itu Final dan Mengikat semua orang. Arti final dan binding pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bahwa putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang dan wajib dipatuhi oleh semua pihak tanpa ada lagi upaya hukum lanjutan:

  • Final (Tidak Ada Upaya Hukum): Putusan MK dijatuhkan pada tingkat pertama dan terakhir (court of first and last resort). Ini berarti setelah putusan dibacakan, para pihak tidak dapat mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali (PK), atau upaya hukum lain ke lembaga peradilan mana pun. Putusan langsung berlaku saat itu juga.
  • Mengikat (Erga Omnes): Putusan ini bersifat mengikat (binding) bagi seluruh pihak yang berperkara, lembaga negara, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia (erga omnes atau berlaku bagi semua orang) sebagai Undang-undang. Jika MK membatalkan suatu undang-undang (melalui judicial review), maka norma/pasal tersebut dianggap tidak berlaku lagi sejak putusan diucapkan

Misalnya saja pengaturan tentang Label yang direncanakan diatur Pasal 2 Rancangan PP Label dan Iklan Pangan mengatakan bahwa  Pemberian Label bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan olahan dan dikemas sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi Pangan. Begitu pula informasi dalam labeling mengenai kandungan gula, garam dan lemak produk dapat diketahui dan dipahami konsumen secara efektif sebagaimana isi putusan Mahkamah Konstitusi.

B. Termasuk juga pengaturan lainnya dalam Pasal-pasal rancangan PP Label dan Iklan Pangan. Ketentuan lain yang aneh dan bertentangan dengan UU adalah mengenai sikap dari pemerintah dalam menanggapi laporan atau pertanyaan Masyarakat jika ada pelanggaran. Pasal 82 ayat (1) rencana rancanangan PP Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan dan/atau memberikan masukan secara lisan atau tertulis mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap Label dan Iklan Pangan kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, atau bupati/wali kota sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.  Tetapi da;lam pasal beikutnya di Pasal 84 ayat (2) justru terjadi pertentangan dengan Pasal 82 ayat (1). Pasal 84 ayat (2) justru mengatakan (2) -30- Dalam hal tertentu kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas masukan atau pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan dengan kewenangannya dapat menolak memberikan informasi atau memberikan jawaban atas pengaduan atau pertanyaan Masyarakat itu bertentang denga prinsip partisaipasi masyarakat. Partisipasi Masyarakat adalah bagian dukungan dan bantuan Masyarakat untuk pemerintah dalam mengawasi obat dan pangan yang beredar di masayakat. Jika sudah dibantu maka pemerintah harus menjawab pengaduan dan pertanyaan Masyarakat. Penolakan pemerintah atas partisipasi Masyarakat itu juga bertentangan dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan Konsumen dan UU No. 25 Tahun   2009 tentang Pelayanan Publik.

Pasal 4 UU Pelindungan Konsumen mengatur bahwa Hak Konsumen adalah:

  • Informasi yang benar, jelas, dan jujur: Hak mendapatkan keterangan yang akurat mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
  • Didengar pendapat dan keluhannya: Hak agar keluhan, kritik, atau saran terhadap barang/jasa yang digunakan didengarkan.
  • Advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa: Hak untuk memperoleh pendampingan dan upaya hukum yang patut jika mengalami sengketa

Pemberian tanggapan dan jawaban dari penyelenggara pelayanan publik termasuk BPOM adalah pelayanan yang harus dilakukan serta dipenuhi. Pasal 18 Pelayanan Publik mengatur Masyarakat berhak:
b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
c. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
d. mendapat advokasi, perlindungan, dm/ atau pemenuhan pelayanan.

Diatur dalam Pasal 47 UU Pelayanan Publik:
Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Bunyi lengkap Pasal 47 adalah sebagai berikut:

  • Ayat (1): “Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.”
  • Ayat (2): “Proses pemeriksaan untuk memberikan tanggapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Penyelenggara.”

Pasal 47 diperkuat lagi oleh Pasal Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

  • Ayat (1): Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.
  • Ayat (2): Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.
  • Ayat (3): Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah ganti rugi dan batas waktu pembayarannya.

Jadi ketentuan rencana pengaturan Pasal 84 ayat (2) ini bertentangan dengan dua UU yakni UU Perlindungan Konsumen dan UU Pelayanan Publik.

C. Ketentuan yang akan dibuat pada Pasal 84 ayat (2) – Penolakan pemeberian informasi  atau tidak menjawab masukan atau pengaduan masyarakat melanggar UU Lainnya. Seperti direncanakan Pasal 84 ayat (2) akan berbunyi, “Dalam hal tertentu kepala lembaga… BPOM, lembaga pangan, atau bupati/wali kota… dapat menolak memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas masukan atau pendapat… sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal ni sangat berbahaya karena bertentangan  bertabrakan dengan 3 UU:

  • UU 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik: Informasi soal keamanan pangan adalah informasi publik yang wajib dibuka. Pengecualian harus ketat dan diuji konsekuensi, tidak boleh “dalam hal tertentu” yang kabur.
  • UU 39/1999 HAM Pasal 14 dan 17: Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat.

Frasa “dalam hal tertentu” tidak ada definisi, situasi ini bisa dipakai BPOM / Pemda untuk membungkam sikap kritis masyarakat ketika mendapatkan adanya pelanggaran dari produsen mengedarkan produk tinggi Gula Garamm Lemak atau GGL yang berbahaya. Pengaturan Pasal 84 ayat (2)  bertentangan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXIV/2026 yang justru meminta partisipasi publik.

Rekomendasi saya sebagai perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah  hapus frasa “dapat menolak”. Frasa itu diganti dengan: “Wajib memberikan jawaban paling lama 14 hari kerja. Penolakan hanya untuk rahasia dagang yang sudah diuji konsekuensi dan harus dijelaskan secara tertulis”.

D. Begitu pula dengan ketentuan Pasa 86 tentang Masa Transisi 1 tahun yang bisa jadi terlalu lama serta tidak jelas bagi siapa aturan itu berlaku dan tidak ada sanksi tegas jika tidak dilakukan. Pasal 86 rencana rancangan PP Label dan Iklan Pangan itu berbunyi: “Pelaku Usaha wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak PP ini diundangkan”. Pasal 86 ini sepintas terlihat bagus, seperti lebih cepat dari biasanya yang 2-3 tahun. Hanya sepintas saja kelihatannya bagus karena memiliki dua jebakan:

  1. Masa Transisi 1 tahun itu untuk siapa? Pengaturan  1 tahun untuk semua, termasuk bagi produsen atau industri besar, waktu  itu masih kelamaan. Industri besar bisa ganti kemasan dalam 3 bulan. Dampaknya selama masa transisi selama 1 tahun, anak-anak akan terus terus mengkonsumsi produk tinggi GGL tanpa Warning Label (Label Peringatan).
  2. Pengaturan Pasal 86 ini  tidak ada sanksi bagi pelanggaran terhadap masa transisi. Sanksi sangat diperlukan untuk Kepastian Hukum dan kemanfaatan bagi anak-anak dan masa rakyat dari mengkonsumsi pangan tinggi GGL. Pemerintah tidak lakukan apa-apa karena tidak ada aturan pemebrian sanksi jika terjadi kalau setelah 1 tahun industri belum menyesuaikan ketentuan PP Label dan Iklan Pangan karena  tidak ada diatur di Pasal 86. Tidak ada denda, tidak ada penarikan sebagai sanksi hukum karena pasal ini hanya jadi macan kertas.

Rekomendasi saya sebagai perbaikan yang harus dilakukan pemerintah adalah pemerintah membuat pembedaan masa transisi minta dibedakan. Masa transisi bagi produsen atau  industri besar dalam 4 bulan dan untuk produsen UMKM dalam 12 bulan menyesuaikan sesuai ketentuan PP Label dan Iklan Pangan. Pasal 86 ini juga ditambahkan dengan frasa: “Apabila lewat batas waktu belum menyesuaikan, produk dilarang edar dan izin dicabut”.

E. Selanjutnya rencana 85 tentang pengaturan tentang waktu Tata Cara Penyelesaian Masukan atau Pengaduan  Masyarakat Diserahkan ke Peraturan di bawahnya tanpa ada batas waktu pembentukan peraturan dibawahnya.

Bunyi rencana Pasal 85:

Ayat (1) untuk Pangan Olahan ditetapkan oleh Kepala BPOM.
Ayat (2) untuk Pangan Segar ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pangan.

Cara ini cara atau strategi rutin industry jika tidak bisa membatalkan pembuatan maka menggunakan strategi  untuk menunda atau memandulkan sebuah regulasi hukum yang akan mengontrol atau mengawasi produknya. Strategi itu mereka menjebak lewat pengaturan kepada peraturan di bawahnya tanpa ada batas waktu yang tegas pemebentukan peraturan yang di bawahnya itu. Ya ini akal-akalan industry dan masalahnya adalah:

Ini pola klasik: RPP mengoper ke peraturan di bawahnya.

  • Tidak ada batas waktu kapan peraturan BPOM itu harus terbit. Bisa 1 tahun, bisa 5 tahun dan bisa seumur hidup PP Label dan Iklan  Pangan berada. Selama itu pula semua  masukan atau pengaduan  masyarakat tidak ada penyelesaiannya.
  • Tidak ada standar minimal dalam pengaturannya, mau  berapa lama harus dijawab, apa bentuknya, apakah hasilnya dipublikasi, apakah ada sanksi kalau tidak dijawab.

Padahal di UU Kesehatan dan Putusan MK, diatur bahwa partisipasi masyarakat itu wajib difasilitasi karena itu juga merupakan bamntuan atyau dukungan dari Masyarakat dalam mengawasi penegakan PP Label dan Iklan Pangan yang akan dibentuk. Jika caranya melaksanakan dilempar ke peraturan di bawahnya dan  tanpa tenggat, itu sama dengan menunda bahkan membunuh hak partisipasi masyarakat.

Rekomendasi saya sebagai perbaikan yang harus dilakukan pemerintah adalah pemerintah menambahkan substansi di Pasal 85 ayat (3) menjadi: “Peraturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak PP ini diundangkan, dan wajib memuat tenggat jawaban 14 hari kerja dan kewajiban publikasi bagi jawaban cara penyelesaian masalahnya”.

F. Terakhir yang saya mau analisis adalah Ketentuan Penutup Pasal 87  yang kontradiksi satu dan lainnya. Pasal  87 tentang  Pencabutan PP 69/1999 Label dan Iklan Pangan adalah:

a. Semua peraturan pelaksanaan dari PP 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini; dan
b. PP 69/1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sepertinya  pasal 87  penutup yang standar, tapi ketentuan ini berisiko hukum. PP 69/1999 sudah berumur 27 tahun dan itu berarti sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sudah banyak peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan BPOM tentang ING, tentang klaim, tentang iklan, yang lahir dari ketentuan PP 69/1999. Frasa “sepanjang tidak bertentangan” ini kabur. Untuk itu siapa yang  menentukan dan menilai yang menilai bertentangan atau tidak? Apakah BPOM, Industri atau Pengadilan?

Risiko yang akan terjadi adalah industri bisa saja berdalih bahwa  Peraturan BPOM lama tentang Nutri-Level masih berlaku karena “tidak bertentangan”, padahal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXIV/2026 sudah memerintahkan label warna dan simbol yang baru. Ketentuan seperti Pasal 87 (b)  bisa jadi celah untuk mempertahankan Nutri-Level dan menolak Warning Label.

Rekomendasi saya sebagai perbaikan yang harus dilakukan pemerintah adalah  meminta ditegaskan di dalam Penjelasan Pasal 87: “Peraturan pelaksanaan yang bertentangan dengan Putusan MK 110/PUU-XXIV/2026 dinyatakan tidak berlaku, termasuk peraturan yang mengatur Nutri-Level sebagai pengganti Warning Label.”

Seperti dikutip dalam Pertimbangan Hukum  dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 110/PUU-XXIV/2026  bahwa Hukum adalah alat membangun perilaku masyarakat. Gagasan Roscoe Pound ini menyatakan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (Law as a tool of social engineering and social controle) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara menegakan hukum yang dibuat bersama masyarakat.

Seperti dikutip dalam Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Hukum adalah alat membangun perilaku masyarakat. Hukum yang dibuat dan dibangun harus  memiliki keadilan dan kepastian hukum serta ditegakan secara konsisten oleh struktur hukum yang ada. Penegakan hukum yang konsisten makan akan membangun perilaku dan budaya hidup baru masyarakat. Hukum baru kesehatan seperti PP tentang Label dan Iklan Pangan harus dibangun untuk melindungi hak hidup dan pangan sehat masyarakat. Hukum kweehatan tersebut harus bisa membangun perilaku dan budaya berbisnis dan pola hidup sehat masyarakat serta produsen pangan di Indonesia. Roscoe Pound ini melihat bahwa hukum itu tidak sekedar sekumpulan aturan atau tumpukan koleksi kebijakan. Hukum adalah nilai yang menghidupkan hidup masyarakat yang diaturnya menjadi lebih baik perilaku serta kebijakan. Jadi hukum yang baik itu akan ditaati karena bermanfaat dan adil. Hukum yang baik tidak akan ditolak dan digugat atau diuji secara hukum karena bertentangan tujuan hukum bagi masyarakat, membangun kesejahteraan serta hidup sehat.

Sejalan dengan terori Roscoe Pound, dalam  Teori sistem hukum, Lawrence M. Friedman memandang hukum bukan sekadar tumpukan peraturan, melainkan suatu kesatuan dari elemen-elemen hidup yang saling berinteraksi, yaitu struktur hukum (institusi), substansi hukum (norma, aturan dan aparat penegak hukum),  dan prinsip hukum), serta budaya hukum (sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum). Menurut Lawrence M. Friedman, ketiga komponen ini saling memengaruhi dan menentukan efektivitas serta keberhasilan penegakan hukum yang baik dalam suatu masyarakat. Friedman menyatakan bahwa jika sudah substansi regulasi hukum yang baik dan struktur hukum yakni institusi juga aparat penegak hukum bekerja baik dalam menegakan hukum kesehatan PP tengang Label dan Iklan Pangan maka akan melahirkan atau membangun  budaya hukum baru berupa perilaku disiplin pada nilai kesehatan dan melindungi hak hidip sehat masyarakat. Para produsen atau industri pangan akan tertib taat hukum pada pembuatan label serta melakukan  promosi iklan dengan benar dan baik. Masyarakat akan memilih dan waspada membaca label peribgatab semua produk pangan dan tawaran iklan industri pangan sesuai aturan yang dibuat pemerintah dan ditegakan oleh struktur hukum yang ada. Mengikuti prinsip hukum yang baik dan adil serta ber kepastian hukum maka pemerintah harus membuat aturan hukum awcara benar dan kredibel serta konsisten penegakannya.

Hukum yang dibuat dan dibangun harus  memiliki keadilan dan kepastian hukum serta ditegakan secara konsisten oleh struktur hukum yang ada. Penegakan hukum yang konsisten maka akan membangun perilaku dan budaya hidup baru masyarakat. Hukum baru kesehatan seperti PP tentang Label dan Iklan Pangan harus dibangun untuk melindungi hak hidup dan pangan sehat masyarakat. Hukum kesehatan tersebut harus bisa membangun perilaku dan budaya berbisnis dan pola hidup sehat masyarakat serta produsen pangan di Indonesia. Jadi segeralah pemerintah memperbaiki substansi pengaturan yang direncanakan sebagai rancangan bagi PP Label dan Iklan Pangan yang baru. Satu pasal atau ketentuan saja bisa membatalkan keseluruhan Peraturan Pemerintah melalui Upaya Uji Materil atau Judicial Review kepada Mahkamah Agung. Dalam Catatan dan Analisis saya ini setidaknya saya mendapatkan ada lima point atau substansi yang bisa diajukan Uji Materil jika pemerintah tidak melakukan perbaikan prinsipil dan substansial.  Sementara ini dulu Catatan dan Analisa saya terhadap rencana ketentuan rancangan PP Iklan Pangan pengganti PP Label dan iklan Pangan No.6 Tahun 1999. Terima kasih.

Jakarta, 16 November 2026
Dr. Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi, MH.
Advokat di Jakarta
Wakil Ketua FAKTA Indonesia

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments