Hari Kesehatan Nasional 2026: Sehat untuk Semua

Jakarta, 11 November 2026 – Setiap tanggal 12 November diperingati atau dirayakan sebagai Hari Kesehatan Nasional atau HKN. Pemerintah memilih tema HKN ke 62 tahun 2026 ini adalah Sehat untuk Semua. Tema yang sangat singkat tetapi sangat dalam maknanya. Kesehatan atau hidup sehat adalah hak asasi setiap orang. Hak hidup sehat harus dibangun dan merupakan tanggung jawab pemerintah memenuhinya kepada setiap warga negaranya. Tanggung jawab itu harus dipenuhi oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesehatan bangsa Indonesia. Hidup sehat adalah harapan setiap orang dan tidak ada orang yang mau hidupnya sakit. Nilai dari hidup sehat sebagai makhluk sosial adalah semua orang sehat bersama dan berkembang secara manusiawi. Untuk itu pemerintah harus memastikan bahwa setiap orang di negeri ini hidup dan sehat, bukan hidup sakit apalagi sakit-sakitan sepanjang umur.

Tugas pemerintah adalah membangun atau meningkatkan derajat kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Derajat kesehatan dan sehat untuk semua bisa dicapai serta diwujudkan dengan membangun sistem atau tata kelola pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tata kelola yang penting dan dibutuhkan adalah tersedianya pelayanan kesehatan yang dapat diakses serta pangan sehat untuk semua masyarakat. Pelayanan kesehatan yang pertama untuk semua masyarakat saat ini sudah ada program BPJS Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan). Sistem keanggotaan BPJS Kesehatan sekarang ini belum dipenuhi seluruhnya bagi seluruh masyarakat Indonesia, belum menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah. Masyarakat dalam BPJS Kesehatan yang sekarang dengan sistem bergotong royong, membayar sesuai kelas yang diinginkan atau sesuai kemampuan. Sistem Gotong Royong dimaksud adalah masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang tidak sakit tetap membayar iuran untuk membantu yang sedang sakit dan dirawat lewat jaminan BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah melakukan program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Jadi anggaran yang digunakan BPJS adalah uang masyarakat sendiri dan tidak ada uang dari pemerintah. Data terakhir dari BPJS Kesehatan per 1 Juni 2026 ada 96,76 juta peserta PBI dari total peserta BPJS Kesehatan yang 285,4 juta jiwa (atau 98% dari jumlah penduduk Indonesia).

Masalah yang masih menjadi persoalan dalam Pelayanan BPJS Kesehatan adalah adanya perubahan data yang mengakibatkan banyak ditutupnya atau menonaktifkan peserta PBI dari BPJS Kesehatan. Penutupan peserta PBI sangat berdampak dan berbahaya kepada pasien miskin dan. menderita yang harus melakukan cuci darah rutin. Pemerintah sampai hari belum memiliki aturan hukum tentang satu data nasional guna melindungi hak asasi warga negaranya. Perubahan kebijakan pengelolaan data akan berakibat dilanggarnya hak pasien khususnya yang miskin dan menderita. Perubahan data tersebut membuat banyak peserta PBI BPJS Kesehatan tidak dibiayai tindakan cuci darahnya dan ini mengancam nyawa si pasien.

Pelayanan kesehatan kedua adalah adanya jaminan pangan sehat yang beredar dan diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah. Program pangan sehat yang sehat yang sedang berlangsung adalah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG ini dilakukan di masa pemerintahan Presiden Prabowo dengan anggaran Rp 1,2 Trilyun per hari. Anggaran tahun 2025 sudah dikeluarkan sebesar Rp 51,5 Trilyun dan tahun 2026 dianggarkan Rp 268 Trilyun. MBG ini adalah program pemberian makanan bergizi gratis sejak 6 Januari 2025. Makanan tersebut sampai saat ini diberikan kepada anak-anak PAUD sampah SMA/SMK, Ibu Hamil, Balita, dan Ibu Menyusui. Program MBG ini sudah berjalan 22 bulan tetapi aejak awal hingga sekarang terus ada anak-anak menjadi korban keracunan setelah menyantap MBG. Sudah ratusan trilyun anggaran dikeluarkan tetaoj korban keracunannya sampai hari ini sudah lebih dari 50.000 orang.

Banyak jatuh korban keracunan MBG ini membuktikan bahwa programnya tidak beres dan korup. Selama ini sudah ada korban setidaknya 50.000 orang lebih keracunan dari program MBG pemerintah ini. Kondisi jatuh korban keracunan ini membuktikan bahwa makanan yang diberikan pemerintah belum dijamin sehat. Berarti tidak ada tata kelola yang baik dalam program MBG selama berlangsung. Persoalan tidak adanya jaminan pangan sehat dan tidak adanya tata kelola yang baik ini juga terjadi pada pengawasan terhadap konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang besar di masyarakat. MBDK, Minuman berpemanis dalam kemasan adalah seluruh produk minuman dalam kemasan yang mengandung pemanis, baik berupa gula maupun bahan pemanis buatan dalam bentuk cair, konsentrat, atau bubuk. MBDK mencakup berbagai jenis minuman kemasan seperti minuman berkarbonasi, sari buah kemasan, minuman isotonik, susu berperisa, teh dan kopi siap minum, susu kental manis, sirup, serta produk sejenis MBDK lainnya.

Produk MBDK ini sangat populer karena harganya murah, iklan promosinya banyak terbuka dan mudah didapat, ada dekat dengan masyarakat penjualannya. Kondisi ini membuat masyarakat mudah mengakses dan mengkonsumsi MBDK berlebihan tanpa informasi kesehatannya. Mengkonsumsi MBDK berlebihan mengakibatkan masyarakat menjadi pasien Penyakit Tidak Menular (PTM) atau Katastropik. Penyakit katastropik adalah jenis penyakit yang dapat mengancam jiwa, memerlukan perawatan medis jangka panjang, serta membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar. PTM atau Katastropik ini adalah petaka atau masalah publik akibat pola hidup tidak sehat di masyarakat. Pemerintah sampai sekarang belum juga mengeluarkan aturan hukum untuk mengawasi dan mengendalikan konsumsi MBDK. Petaka mengkonsumsi MBDK adalah menjadi pasien Obesitas, Diabetes, Jantung, Stroke Gagal Ginjal dan akhirnya menjadi pasien cuci darah seumur hidup.

Jika pemerintah ingin menekan dan mengendalikan serta mencegah PTM dan Katastropik maka harus membuat kebijakan yang integratif. Kebijakan integratif ini sangat diperlukan karena kondisi PTM dan Katastropik di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Biaya yang dikeluarkan dari BPJS untuk perawatan pasien PTM atau Katastropik. Indonesia saat ini di dunia menduduki peringkat kelima dalam jumlah pasien Obesitas. Kondisi seharusnya membuat aturan hukum untuk mencegah dan mengendalikan dampak buruk dari mengkonsumsi MBDK. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 ada sejumlah 47,5% penduduk Indonesia yang minum manis lebih dari 1 kali sehari. Juga terdapat data sebanyak 68,1% rumah tangga yang mengkonsumsi MBDK minimal 1 kali per minggu dan tertinggi ada pada anak-anak usia 5-9 tahun dengan 53% minimal mengkonsumsi 1 kali dalam sehari.

Dampaknya itu langsung berpengaruh pada biaya pengobatan yang harus ditanggung BPJS. Angka yang paling sering dipakai BPJS dalam RDP dengan Komisi IX DPR adalah tahun 2024 biaya untuk penyakit Katastropik sebesar Rp43,4 Triliun dari Rp176,11 triliun total pengeluaran BPJS Kesehatan. Angka biaya ini naik pada tahun 2025 untuk penyakit Katastropik sebesar Rp50,3 Triliun dari Rp191,33 Triliun pengeluaran total BPJS Kesehatan. Pemerintah harus segera membuat kebijakan integratif yang mengendalikan konsumsi MBDK seperti Cukai MBDK, Pembatasan Promosi dan penjualan, Label depan kemasan MBDK serta Batas Maksimal Konsumsi Gula Garam Lemak (GGL). Agar bisa mengendalikan angka pengeluaran BPJS Kesehatan yang terus meningkat dan membebani APBN.

Semua kondisi yang dipaparkan di atas menunjukkan betapa memang harus dibangun perlindungan Sehat untuk Semua masyarakat. Tema HKN 2026 ini jadi inspirasi bagi masyarakat, terutama pemerintah mewujudkan tata kelola perlindungan hak hidup sehat untuk menjamin bahwa semua pangan, makanan dan minuman yang beredar di masyarakat adalah sehat, selamat dan aman dikonsumsi. Pemerintah harus membuat kebijakan yang tegas dan ditegakkan secara konsisten agar tata kelola pangan sehat untuk semua dapat dijamin. Mari bangun Sehat untuk Semua, tidak ada lagi korban perubahan data BPJS Kesehatan, korban keracunan dari program MBG pemerintah dan tidak ada lagi MBDK melebihi batas maksimal konsumsi GGL atau pemanis lainnya.

Azas Tigor Nainggolan
Advokat di Jakarta
Wakil Ketua FAKTA Indonesia