Uang Industri MBDK, Uang Darah Anak-anak Indonesia.

Beberapa waktu lalu saya mendapatkan kiriman sebuah video yang berisi rekaman wawancara seorang ketua dari Organisasi Industri Minuman Manis. Video di sebuah stasiun televisi swasta tertanggal 4 Juli 2026 itu memuat dialog tentang pembatalan penerapan regulasi hukum cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan penerapan label infromasi nilai gizi depan kemasan Nutrilevel. MBDK adalah produk olahan dalam bentuk cair, bubuk, atau konsentrat yang mengandung tambahan gula atau pemanis buatan. Apabila kita mengkonsumsi berlebih maka kita akan menderita penyakitan tidak menular (PTM) seperti diabetes tipe 2, obesitas, jantung, gagal ginjal hingga menjadi pasien cuci darah. Upaya pengendalian konsumsi dan membangun kesadaran tidak mengkonsumsi MBDK berkaitan erat dengan peningkatan risiko obesitas, diabetes tipe 2, gagal dan penyakit jantung pada anak-anak Indonesia hingga menjadi pasien cuci darah. Untuk itulah sudah selama 10 tahun ini masyarakat berusaha mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan mengendalikan konsumsi produk MBDK dengan kebijakan hukum Cukai MBDK tetapi gagal serta batal terus.

Pada Peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli 2026 menjadi moment penting untuk memberikan perhatian khusus agar pemerintah bersikap tegas mengendalikan – mengawasi produk MBDK. Upaya itu dilakukan pemerintah segera membuat regulasi hukum Cukai bagi produk MBDK untuk melindungi hak hidup anak Indonesia dari ancaman bahaya produk MBDK. Selama ini rencana pembuatan kebijakan pengendalian dan cukai MBDK selalu dibatalkan oleh pemerintah karena kalah oleh tekanan dari industri MBDK. Selalu saja industri dan kemudian menggunakan alasan ekonomi untuk membatalkan dan menunda regulasi pengendalian produk MBDK. Situasinya sudah sangat darurat dan berbahaya, anak-anak Indonesia kehidupannya sudah dikepung dan diracuni oleh produk MBDK. Kami saja dari FAKTA Indonesia saat ini mendampingi tiga anak Indonesia yang menjadi pasien cuci darah. Ketiga anak itu berasal dari keluarga miskin yang tinggal di Depok Jawa Barat, Koja Jakarta Timur dan Cikarang Jawa Barat. Kehidupan ketiga anak dan keluarga menjadi tambah sulit dan lebih miskin karena harus mengurus pengobatan cuci darah rutin dua kali dalam seminggu. Anak-anak yang hidupnya seharusnya belajar dan bermain serta berkembang baik justru waktunya dan masa depannya habis di tempat tidur cuc darah. Apakah pemerintah menyadari kondisi berbahaya ini? Apakah industri sadar bahwa uang yang mereka dapatkan dari memproduksi MBDK itu adalah uang darah anak-anak Indonesia. Ya uang industri MBDK, uang darah Anak-anak Indonesia.

“Terima kasih kepada pemerintah sudah membatalkan penerapan cukai MBDK karena kebijakan itu menimbulkan ketidak pastian hukum dalam berinvestasi bagi industri minuman dimasa depan. Tujuan penerapan cukai MBDK itu mau kemana? Selama ini pemerintah sering membuat regulasi tanpa konsultasi intens dengan stakeholder. Alhamdulilah pemerintah membatalkan cukai MBDK. Bisa tidak industri dilibatkan untuk sama-sama membangun kepastian hukum. Supaya industri punya kepastian untuk rencana berinvestasi karena Indonesia market yang potensial tetapi belum terealisir potensinya. Jadi yang dibutuhkan kepastian regulasi yang lebih baik untuk investasi lebih baik. Potensi tinggi, iklim investasi butuh dorongan adanya kebijakan yang baik. Kebijakan itu tidak baik. Untuk itu industri harus dilibatkan sejak awal dalam membuat kepastian hukum. Nah penggunaan Nutrilevel sebagai label informasi gizi depan kemasan itu sangat baik dan kami mendukung dan sudah ada kepastian aturannya untuk masa depan. Terima kasih kepada pemerintah”, jawaban dan penjelasan ketua asosiasi minuman ringan.

Pernyataan ketua Asosiasi itu ada tiga poin yang ingin ditunjukkan bahwa pemerintah begitu dekat dan takut dengan industri MBDK:

1. Pemerintah mendengar keinginan agar industri dilibatkan dalam menyusun kepastian regulasi (hukum) dan akhirnya pemerintah membatalkan penerapan cukai MBDK di tahun 2026 ini.
2. Penerapan Nutrilevel oleh pemerintah sebagai informasi nilai gizi di depan terhadap minuman siap saji dan kemasan adalah sesuai keinginan industri.
3. Kepastian regulasi atau hukum itu harus dibuat bersama dengan industri minuman.

Pembatalan penerapan cukai MBDK yang sudah satu dekade atau 10 tahun dijanjikan pemerintah ternyata tidak jadi diterapkan pada tahun 2026 atas lobby atau tekanan dari industri minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) itu memang jelas disampaikan. Pendapat itu sama persis dengan alasan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa cukaj MBDK akan diterapkan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mencapai 6%. Alasan itu terkonfirmasi dengan alasan si ketua asosiasi yang menyatakan bahwa Indonesia itu market (pasar) potensial tetapi belum terealisir potensinya. Bagi presiden dan industri ukurannya tercapainya jika pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah 6%.

Informasi nilai gizi itu sangat penting bagi konsumen ketika hendak mengkonsumsi produk pangan seperti untuk mengetahui sehat kah atau berbahaya kah kandungan gula – garam – lemak (GGL) dalam minuman atau makanannya? Sebagai konsumen, informasi yang benar itu adalah hak asasi yang diatur dalam Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999. Apalagi bagi anak-anak, informasi nilai gizi yang benar itu adalah hidup dan tumbuh kembang bagi masa depan anak-anak dan Indonesia. Jika anak-anak tidak dilindungi haknya dan sakit-sakitan seperti obesitas, diabetes dan gagal ginjal hingga menjadi pasien cuci darah akibat mengkonsumsi MBDK maka yang terancam juga adalah masa depan Indonesia. Berdasarkan pengalaman penggunaan Nutrilevel dengan huruf ABCD itu tidak memberikan cepat dan baik informasi minuman atau makanan itu sehat atau berbahaya bagi anak-anak atau siapa pun yang mengkonsumsinya. Produk industri pangan kemasan akan terlindungi informasi yang sebenarnya atas kualitas buruk atau berbahaya jadi manusia. Model Nutrilevel bisa digunakan menutupinya sesuai kepentingan dan keinginan insustri pangan kemasan atau siap saji.

Kepastian Hukum untuk Seluruh Rakyat Indonesia bukan hanya untuk Industri MBDK.

Alasan membangun kepastian regulasi atau kepastian hukum yang berkali-kali disampaikan oleh si ketua organisasi industri minuman manis itu adalah satu kebohongan atau kepalsuan. Buktinya saja pembentukan regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Cukai MBDK yang merupakan bentuk Kepastian Hukum justru dibatalkan atau ditolak oleh industri. Penolakan industri ini langsung dituruti oleh pemerintah dengan membatalkannya. Padahal pemerintah sudah membuat Kepres No. 4 Tahun 2025 yang menetapkan bahwa PP Cukai MBDK ditetapkan setidaknya Januari 2016. Pemerintah sendiri sudah memasukan target pendapatan Cukai MBDK sejak 2024 masuk dalam APBN. Industri menolak PP Cukai karena itu akan mengganggu target mendapat keuntungan sangat besar karena Indoneaia adalah market potensial.

Potensi besar itu terutama adalah anak-anak Indonesia yang bisa dibohongi dengan iklan dan promosi MBDK yang sebenarnya adalah minuman tidak sehat atau berbahaya. Kebohongan besar itu di dukung oleh skenario besar yang disusun bersama pemerintah menjadikan anak-anak potensi pasar atau perdagangan MBDK hingga menyusun kebijakan pendukung laonnya. Informasi nilai gizi depan kemasan pun disusun dengan menggunakan model Nutrilevel yang samar dan tidak memberi informasi yang benar dan mudah diketahui anak-anak tentang produk MBDK itu tidak sehat atau berbahaya. Jadi terlihat memang bahwa perilaku industri seperti industri MBDK terhadap regulasi hukum jika itu sesuai kepentingannya maka akan mendukung seperti kebijakan model Nutrilevel. Tetapi jika regulasi hukum yang akan dibuat itu bertentangan dengan kepentingan atau keinginannya maka industri akan berusaha menolak untuk membatalkannya seperti membatalkan pembuatan PP Cukai MBDK. Jika tidak berhasil membatalkan maka industri akan berupaya menunda pemberlakuan regulasi hukum yang dibuat. Apabila regulasi hukum berhasil dibuat maka insustei akan berupaya melakukan langkah terakhir industri yakni memandulkan regulaai hukum yang dibuat.

Penggunaan model Nutrilevel yang dibuat menjadi kebijakan itu oleh pemerintah diklaim ketua asosiasi industri minuman ringan adalah kepastian hukum karena sesuai kepentingan dan keinginan pengembangan potensi pasar MBDK. Kepastian hukum itu adalah salah satu dari tiga tujuan dari hukum. Dalam teori kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus tertulis. Gustav Radbruch adalah salah satu pemikir tentang kepastian hukum. Radbruch mengatakan bahwa kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga pilar utama tujuan hukum selain kemanfaatan dan keadilan. Hukum yang dibuat dan diterapkan harus mengandung tiga nilai yakni keadilan dan bermanfaat serta kepastian hukum bagi masyarakat yang diaturnya. Hukum yang baik haruslah memiliki keadilan bagi seluruh masyarakat. Apabila hukum memiliki nikai keadilan maka dia akan sudah bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang diatur. Selanjutnya apabila hukum itu dirasakan bermanfaat maka masyarakat akan menjalankannya dengan taat. Masyarakat menjalankan dan taat maka membangun kepastian hukum di tengah masyarakat.

Teori Kepastian Hukum yang disampaikan Gustav Radbruch menekankan pada prinsip bahwa kepastian hukum itu untuk seluruh masyarakat bukan hanya untuk sekelompok orang tertentu atau kepentingan dagangnya industri. Prinsip Kepastian Hukum untuk seluruh masyarakat atau warga negara ini juga sejalan dengan amanat Konstitusi kita. Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Lebih spesifik, Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:
​”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Berarti apa yang disampaikan oleh ketua asosiasi minuman ringan tentang kepastian hukum hanya untuk industri.

Jadi kepastian hukum yang dikatakan industri omong kosong dan bohong untuk melindungi kepentingan industri sendiri. Terbukti pemerintah mendukung industri, melindungi kepentingan dagang industri MBDK sehingga membatalkan pembuatan PP Cukai MBDK dan penerapan model Nutrilevel. Sikap pemerintah ini juga membuktikan bahwa pemerintah hanya mendukung kepentingan industri yakni menjadikan anak-anak Indonesia potensi pasar Industri MBDK. Tentu sikap ini salah dan tidak baik maka seharusnya pemerintah berpihak pada kepentingan seluruh rakyat, anak-anak Indonesia yang jumlahnya sepertiga dari populasi rakyat Indonesia sebesar 190 juta orang lebih dan merupakan masa depan bangsa Indonesia. Pemerintah harus kembali kepada arah dan nilai yang benar, yakni pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Marilah pemerintah sadar, kembali berpijak dan melindungi anak-anak Indonesia yang mengatur konsumsi, perdagangan dan promosi produk MBDK di Indonesia.

Pada Peringatan Hari Anak Nasional.
Jakarta, 23 Juli 2026.
Dr. Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi, MH.
Advokat dan
Wakil Ketua FAKTA Indonesia.