Foto-KOMPAS
Mengutip berita Detik News pada tanggal 09 Oktober 2025 oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyampaikan bahwa tarif MRT Jakarta dan LRT Jabotabek tidak naik meski ada pengurangan dana bagi Hasil dari Pemeritah Pusat ke Pemerintah Provinsi Jakarta. Meskipun masih dalam perhitungan, ini sangat baik untuk konsumen MRT dan LRT mengingat beban ekonomi masyarakat sangat tinggi.
Namun sangat disayangkan dalam pernyataannya terkait tarif Tranjakarta, butuh penyesuaian mengingat tarif ditetapkan Rp. 3.500 sejak tahun 2005 padahal harus juga diperhitungkan subsidi per orang melalui APBD.
Pernyataan Kadishub hanya dilandasi tarif yang dikenakan oleh konsumen saja. Namun, tidak membuka besaran subsidi dari APBD yang sebenarnya. Wacana untuk penyesuaian tidak lain adalah menaikan tarif. Wacana ini sudah lama disampaikan namun tidak bisa direalisasikan karena tidak transparannya anggaran dari subsidi APBD. Hal ini yang perlu kita pertanyakan dan dipertanggungjawabkan ke publik karena adanya pemotongan anggaran pemerintah pusat yang mencoba mewacanakan kenaikan tarif Tranjakarta dan patut diduga untuk menambah peningkatan untuk subsidi Tranjakarta.
Perkumpulan Forum Warga Kota Indonesia ( Fakta- Indonesia) menolak penyesuain tarif transjakarta saat ini akibat tidak adanya transparasi pengunaan anggaran yang didapatkan dari publik dan subsidi dari APBD DKI Jakarta.
Fakta Indonesia mendukung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan meminta BUMD untuk memutar otak untuk mencari pendanaan baru asal tidak membebani konsumen. Sumber pendanaan yang memiliki potensi adalah Pendanaan swadaya dengan melakukan upaya bisnis non tiket atau Non Fare Box seperti iklan di bus dan halte, penamaan halte (naming rights) atau penyewaan aset.
Hal yang perlu dipertanyakaan pendapatan hasil denda pelanggaran oleh operator yang masuk di PT. Transjakarta perlu juga dibuka ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan pengawal anggaran secara ketat oleh Gubenur, Fakta Indonesia mendukung penuh sebagai upaya kontrol menekan angka bocoran demi terwujudnya pelayanan yang prima tanpa harus membebani masyarakat dengan upaya menaikan tarif transjakarta.
Jakarta, 10 Oktober 2025
Ari Subagyo Wibowo
