Indonesia baru saja berduka akibat banjir bandang pada tanggal 25-30 November 2025 di tiga provinsi di Pulau Sumatera yakni provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera itu akibat kerusakan alam ulang manusia dan korupnya pejabat pemerintah atau penguasa serta rakusnya pemodal pertanian juga pertambangan. Sekarang ini sudah sebulan tiga provinsi di pulau Jawa alami banjir bandang di provinsi Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Banjir bandang di tiga provinsi Pulau Jawa ini terus berlangsung sejak bulan Desember 2025 hingga sekarang 24 Januari 2026. Ada kemungkinan banjir Jakarta, Jawa Barat dan Banten akan masih berlangsung sampai bulan Pebruari 2026. Penyebabnya hampir sama yakni korupnya pejabat pemerintah yang mengakibatkan rusaknya alam di Jawa Barat, Jakarta dan Banten.
Pohon-pohon besar itu sekarang hanya tinggal sedikit saja di kaki Gunung Salak, Bogor. Hanya ada satu-satu saja di beberapa lokasi yang lahannya luas tapi sudah dikuasai oleh pemodal. Pohon besar itu ada karena dipakai untuk menjadi pelengkap keindahan kawasan komplek perumahan, Villa, hotel mewah atau lapangan golf. Lahan di kaki Gunung Salak Bogor, tepatnya didaerah kecamatan Tamansari sudah dipenuhi proyek besar wisata seperti pembangunan lapangan gol dan hotel mewah seluas 180 Ha di Kecamatan Tamansari, Bogor, Jawa Barat.
Ada juga pembebasan dan pembangunan perumahan villa sekitar 50 Ha di daerah Tamansari, Bogor. Kedua proyek pemodal besar ini juga mengambil lahan pertanian garapan para petani yang sudah puluhan tahun menjaga dan merawat lahan agar tetap hijau juga aman. Pembangunan hotel disertai lapangan golf dan kawasan perumahan villa tersebut beberapa waktu lalu oleh Pemda Jawa Barat dilarang melanjutkan pembangunan karena kurang izin. Padahal masalah utamanya bukan kurang soal semata izin. Pemda Jawa Barat seharusnya melarang pembangunan masif kawasan villa, hotel dan lapangan gol karena kawasan gunung Salak adalah pengaman air dan tidak mengirim banjir bandang ke Jakarta
Kawasan kaki gunung Salak ini sekarang sudah semakin gundul dan tidak ada lagi kawasan hutannya dengan pohon-pohon besar yang mampu menahan air hujan agar masuk kedalam tanah. Sekarang lumpur yang dibawa air hujan deras mengalir langsung kencang melalui pemukiman dan lapangan gol dan kawasan hotel dan villa di kaki gunung Salak hingga ke Jakarta. Air hujan yang deras dari Bogor itu sekitar 6-7 jam tiba di Jakarta menjadi banjir kiriman dari Bogor. Jakarta menjadi sasaran akhir banjir kiriman dari Bogor sudah puluhan tahun tanpa penyelesaian. Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan larangan membangun kawasan gunung Salak menjadi villa, komplek perumahan, hotel juga lapangan golf yang merusak ekologi atau lingkungan hidup itu sudah puluhan tahun juga dilakukan. Sudah puluhan tahun larangan dilakukan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Jawa Barat tetapi tidak konsisten ditegakkan arena korup. Akibatnya terus saja terjadi pembabatan, penghabisan kawasan hutan hijau di kaki gunung Salak dan menjadi penyebab banjir kiriman ke Jakarta dan Banten.
Tingginya curah hujan di Bogor Jawa Barat, Jakarta dan Banten sudah terjadi dalam satu bulan ini, Desember 2025 dan Januari 2026. Akibatnya sudah sebulan ini juga terjadi banjir Jakarta juga di Jawa Barat dan Banten. Sejak kemarin, Jumat malam (23/01/2026) hingga siang hari ini, Sabtu (24/01/2026) Bogor terus diguyur hujan deras. Tentu air hujan ini akan mengalir deras lancar, dalam waktu sekitar 6-7 jam tidak di Jakarta melalui sungai Ciliwung yang membelah Jakarta dari Jakarta Selatan hingga Jakarta Timur. Menurut catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta (BPBD) kondisi Jakarta pada hari Sabtu ini terjadi banjir akibat luapan air sungai Ciliwung, tentu ini mayoritas banjir kiriman dari Bogor. Kondisi banjir hari ini di Pejaten Jakarta Selatan setinggi 2,1 meter. Banjir di Jakarta Timur di daerah Cililitan setinggi 2,3 meter dan Cawang setinggi 2,5 meter. Data BPBD juga menyebutkan hingga hari ini sudah 1349 orang warga Jakarta korban banjir mengungsi ke tempat yang lebih aman
Hingga hari ini menurut data BPBD khusus untuk banjir di Jakarta sudah mengakibatkan 154 RT dan 20 ruas jalan tergenang air. Banjir Jakarta inti tentu akibat kiriman dari Bogor dan selain itu juga akibat tingginya curah hujan di Jakarta serta ada banjir rob dari bagian Pantai Utara Jakarta atau pun Banten. Banjir rob itu terjadi sebagai akibat kawasan pantai sekarang ini sudah dirusak dan diperjual belikan oleh aparat pemerintah kepada pemodal perumahan mewah serta kawasan industri di Jakarta juga Banten.
Air banjir kiriman dari Bogor ketika masuk Jakarta macet dan membuat banjir karena air tidak bisa mengalir lancar akibat rusaknya sistem drainase Jakarta. Macet dan terjadi banjir itu juga diakibatkan air terhalang akibat naiknya banjir rob dari pantai Utara Jakarta. Ketika kota Jakarta ingin memperbaiki keadaan untuk mengelola banjir Jakarta harus dilakukan secara integral agar menjawab kebutuhan penangan banjir Jakarta, banjir Bekasi dan banjir Tangerang. Kawasan ketiga provinsi ini sudah hancur sejak lama sekarang. Lihat saja, dipaksa dibangun dan mengurangi Ruang Terbuka Hijau dan menghancurkan hutan sebagai kawasan penahan air hujan. Hutan diperjual belikan menjadi kawasan hotel, villa dan lapangan golf. Kawasan pantai dijual dan dibangun kawasan industri, perumahan mewah dan kawasan bisnis serakah.
Banjir Jakarta, Jawa Barat dan Banten Akibat Korupnya Aparat Pemerintah.
Sistem pembangunan perbaikan harus dilakukan terhadap ketiga kawasan di Jakarta, Jawa Barat dan Banten secara pararel. Pendekatan pembangunan yang dilakukan dengan menghentikan perilaku korup aparat pemerintah dan secara menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, tidak sepotong-sepotong atau terpisah-pisah. Masalah banjir Jakarta, Jawa Barat dan Banten juga menjadi lebih parah karena fakta bahwa Perubahan Iklim itu terjadi dan memperberat beban alam dan kehidupan. Pendekatan pembangunan sistem penyelesaian banjir Jakarta juga tidak hanya dilakukan oleh Jakarta tetapi juga provinsi Jawa Barat dan Banten. Masalah yang ada juga terjadi akibat perilaku manusia, masyarakatnya yang tidak ramah terhadap alam, pemerintahnya dan masyarakatnya yang serakah juga korup sehingga merusak keberadaan alam dan kota. Kerusakan itu akibat dari tidak adanya penegakan hukum karena korupsi merajalela oleh aparat pemerintah.
Dibutuhkan adanya budaya baru, pertobatan ekologi masyarakat dan pemerintah yang tidak korup agar Jakarta, Jawa Barat dan Banten lepas dari bencana alam seperti banjir bandang. Budaya baru itu dapat terbentuk jika pengaturan pembangunan dibuat ramah dan konsisten menjaga ekologi atau alam lingkungan hidup yang ada. Pembangunan dan perbaikan dilakukan secara integral, konsisten dan tidak korup oleh aparat pemerintah. Pemerintah Jakarta juga harus melibatkan Pemda Jawa Barat dan Banten agar menjaga keberadaan ekologi alam yang aman dan mencegah pengrusakan wilayahnya. Normalisasi sungai misalnya Sungai Ciliwung untuk aliran sungai dari Bogor dan kali Cakung untuk aliran sungai dari Timur ke Utara harus memperhitungkan kemampuan dan perbaikan saluran air (drainase) di tengah kota Jakarta. Bagaimana juga dengan kaki Sekretaris di Jakarta Barat ke Tangerang Banten? Sampai hari Sabtu ini saja Jakarta Barat masih terendam banjir akibat air tidak lancar mengalir ke Tangerang.
Pelaksanan Normalisasi sungai jangan hanya jadi sekedar proyek menggunakan uang rakyat yang besar agar terlihat ada upaya. Perbaikan aliran sungai atau normalisasi sungai Ciliwung dan sungai Cakung yang sepotong-sepotong hanya akan menghasilkan aliran banjir kiriman yang lancar dari Bogor serta banjir rob dari Pantai Utara Jakarta. Bagaimana dengan kelancaran perjalanan air dari Jakarta ke Tangerang Banten? Normalisasi sungai dilakukan secara pararel sejak sekarang pembangunan menjaga keutuhan alam atau ekologi di Bogor dan Jakarta. Menjaga keutuhan alam ini untuk meminimalisir kiriman banjir dari Bogor ke Bekasi, Jakarta dan Banten dengan edukasi dan penegakan aturan hukum secara konsisten. Kota Jakarta juga membangun sistem saluran air atau drainase dan pengamanan banjir rob secara pararel. Sistem saluran dibuat agar memperlancar air ke laut dan mencegah air laut menjadi banjir rob dari Pantai Laut Utara Jakarta dan Banten.
Selama ini pembangunan penangan banjir Jakarta hanya dilihat banjir Jakarta. Padahal pada waktu bersamaan terjadi juga banjir di Jawa Barat dan banjir di Banten. Penanganan banjir Jakarta tidak bisa hanya normalisasi sungai Ciliwung atau normalisasi sungai Cakung. Atau juga tidak bisa hanya didekati dengan modifikasi cuaca di Jakarta saja. Modifikasi cuaca hanya mengendalikan turun hujan di Jakarta. Selama ini banjir Jakarta hanya ditangani sepotong-sepotong oleh para gubernur Jakarta.
Saatnya sekarang ketiga gubernur Jakarta, Jawa Barat dan Banten memperbaiki daerahnya yang sudah rusak serta jauh berkurang kapasitasnya. Agar upaya Jakarta, Jawa Barat dan Banten bisa berhasil baik maka pemerintah pusat pun harus mendukung perbaikan ketiga kawasan. Memperbaiki tata kelola dan kapasitas daerahnya harus dilakukan Jawa Barat, Jakarta serta Banten segera mungkin dari sekarang. Jika tidak dilakukan dari sekarang maka akan terus diabaikan, membuat kerusakan dan kerugian lebih besar lagi bagi masyarakat seperti yang terjadi di ketiga provinsi di Sumatera. Pemerintah pusat tidak bisa hanya menghimbau pemerintah provinsi Jakarta, Banten dan Jawa Barat membuat tim kajian untuk menangani banjir. Pemerintah pusat harus terlibat aktif bersama, menangani masalah banjir dan kerusakan alam dan tata kelola pemerintahan tanpa korupsi untuk kesejahteraan masyarakatnya.
Bogor, 24 Januari 2026.
Azas Tigor Nainggolan.
Advokat di Jakarta.
Wakil Ketua FAKTA Indonesia.
