Peringatan Hari Obesitas Sedunia.
Perkumpulan Forum Warga Kota Indonesia Desak Pemerintah Segera Sahkan PP Cukai MBDK. Pernyataan Pers No : 008/RLS/III/2026 World Obesity Day […]
MBDK
Mengapa Cukai Minuman Manis Tak Perlu Menunggu Ekonomi Tumbuh 6%
Pemerintah kembali menunda penerapan cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) dengan alasan kondisi ekonomi yang dinilai belum cukup kuat. Menteri
ECONOMIC ACTION FOR HEALTH
One in ten Indonesians suffers from diabetes. This was the result of a study by the International Diabetes Federation (IDF)
“Penundaan Cukai MBDK bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia”
Pers Release No. Reg Release 021/RLS/XI/2025 Jakarta, 10 Desember 2025— Keputusan pemerintah yang kembali menunda penerapan kebijakan cukai minuman berpemanis
Label Peringatan “Tinggi Gula” Produk MBDK Lebih Efektif Untuk Mencegah Obesitas dan Diabetes
Perkumpulan Forum Warga Kota Indonesia (Fakta-Indonesia) mendukung pernyataan Meteri Koordinator Bidang Pangan Zulkli Hasan yang akan mengkaji penerapan label peringatan
Kepastian Hukum Dalam Melindungi Hak Pangan Sehat Rakyat Indonesia.
Kondisi kesehatan Indonesia sekarang ini memang membahayakan dan tidak baik karena masalah tingginya konsumsi minuman berpemanis atau mengandung gula seperti
Pemerintah didesak prioritaskan penerapan cukai MBDK
Jakarta (ANTARA) – Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia mendesak agar pemerintah memprioritaskan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dalam
Informasi Yang Benar Pangan Sehat Itu Melindungi Hak Asasi Manusia Konsumen.
Tanggal 16 Oktober ini diperingati oleh masyarakat Internasional sebagai Hari Pangan Sehat Sedunia. Kondisi kesehatan Indonesia saat ini sedang tidak
Pangan Sehat Adalah Hak Asasi Manusia. MBG Melanggar Hak Asasi Manusia.
Korban akibat memakan Makanan Bergizi Gratis (MBG) masih terus berjatuhan. Hingga saat ini korban keracunan akibat memakan MBG sudah lebih
Keputusan Presiden (Keppres) No 4 Tahun 2025. Cukai MBDK Sebagai Prioritas Atas Hak Kesehatan
Perkumpulan Forum Warga Kota Indonesia sangat menyayangkan pernyataan Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan bahwa tahun 2026 pemerintah belum