Perkumpulan Forum Warga Kota Indonesia menyayangkan langkah PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), khususnya pada layanan KRL Blue Line Bekasi–Kampung Bandan, yang menampilkan promosi minuman bersoda Coca-Cola di dalam gerbong dalam kampanye menyambut Piala Dunia 2026. Kebijakan ini dinilai tidak sejalan dengan upaya pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan.

Sebagai transportasi publik, kereta api seharusnya menghadirkan ruang yang aman dan sehat bagi masyarakat. Penempatan iklan minuman tinggi gula secara agresif di ruang publik tertutup seperti badan kereta berpotensi menormalisasi konsumsi produk yang berkaitan dengan risiko Obesitas, Diabetes tipe 2, dan penyakit tidak menular (PTM) lainnya, terutama pada anak dan remaja.

Data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pada Februari 2026 menunjukkan peningkatan kasus diabetes pada anak hingga 70 kali lipat dibanding tahun 2010, dengan mayoritas kasus terjadi pada kelompok usia 10–14 tahun. Sementara itu, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mencatat sekitar 68,1% rumah tangga di Indonesia merupakan konsumen aktif minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menegaskan pentingnya pengendalian paparan iklan MBDK guna mencegah meningkatnya angka morbiditas dan kematian akibat konsumsi gula berlebih pada anak.

Promosi ini seolah dikaitkan dengan semangat olahraga dan kompetisi internasional. Namun, menghubungkan minuman tinggi gula dengan gaya hidup sehat dan olahraga justru berisiko menyesatkan publik serta menormalisasi pola konsumsi yang berdampak buruk bagi kesehatan generasi muda.

Kesehatan masyarakat adalah investasi jangka panjang bangsa yang tidak seharusnya dikompromikan demi kepentingan komersial. Oleh karena itu, PT KAI perlu mengevaluasi kebijakan promosi minuman bersoda di dalam gerbong serta lebih selektif terhadap iklan produk yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Etika Pariwara melarang kita mengiklankan barang atau produk yang membahayakan kesehatan diri. Minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) mengandung soda dan gula yang berbahaya jika dikonsumsi secara berlebih. Sudah saatnya Indonesia mengatur dan mengawasi konsumsi MBDK karena berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Jakarta, 26 Mei 2026

Ari Subagio Wibowo

Indonesia sedang darurat. Angka penderita diabetes nyaris menyentuh 11 persen populasi, atau lebih dari 20 juta orang. Angka ini terus meningkat. Selama 8 tahun (1996 – 2014) konsumsi minuman berpemanis meningkat 15 kali dari 51 juta liter menjadi 780 juta liter. Jumlahnya bertambah sekitar 1 juta orang pada 2024. Kontributor utama adalah meningkatnya prevalensi lingkungan makanan yang tidak sehat, Kondisi ini, hanya pada tahun 2023, memengaruhi satu dari lima anak berusia 5–12 tahun (19,7%) dan satu dari tujuh remaja berusia 13–18 tahun (14,3%) (UNICEF).

Pemerintah memang tidak diam saja. Menteri Kesehatan baru saja menerbitkan KMK No.HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang label gizi dengan sistem Nutri-Level untuk makanan siap saji. BPOM pun mengeluarkan draf Peraturan BPOM tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan.

Tapi tunggu dulu. Ada masalah besar di balik kebijakan ini.

Nutri-Level yang diusung bersifat sukarela. Artinya, produsen makanan dan minuman  tidak diwajibkan mencantumkan label warna A sampai D itu di kemasan produk mereka. Mau pasang, boleh. Tidak pun juga tidak apa-apa.

Gambarannya seperti ini, memasang rambu ‘larangan merokok’ di rumah sakit, tapi tidak mewajibkan siapa pun untuk mematuhinya. Itu terjadi di saat anak-anak kita biasa mengonsumsi gula tiga kali lipat dari batas aman setiap harinya dan saat negara kewalahan menghadapi meingkatnya obesitas. Menteri Kesehatan menyebutkan peningkatan beban pembiayaan gagal ginjal sebesar 400% hanya dalam waktu 6 tahun.

Label peringatan di depan kemasan (front-of-pack warning label) yang tegas dan wajib adalah yang paling efektif, bukan yang dipilih. Dunia sudah membuktikannya, lembaga- lembaga kompeten seperti WHO dan Dewan HAM PBB pun mengatakan demikian.

Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Kesehatan dengan sangat tegas dan spesifik merekomendasikan di Dewan HAM PBB adalah “kewajiban negara untuk melindungi hak atas kesehatan dan hak-hak terkait Kesehatan, dan ini mencakup kewajiban pelabelan nutrisi di bagian depan kemasan, khususnya warning label (label peringatan). Untuk tujuan ini, negara harus mewajibkan pihak ketiga untuk menyampaikan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan transparan tentang produk dengan kandungan nutrisi penting yang berlebihan. Dengan demikian, individu dapat membuat keputusan diet yang tepat.

Persoalannya sesungguhnya sudah lama diketahui. Ketentuan Kemenkes itu adalah hasil kompromi politik ekonomi antar Kementerian. Dan Negara tampaknya “menyerah” pada resistensi industri, sekalipun berbagai survei membuktikan bahwa pilihan masyarakat  adalah Label Peringatan.

Padahal, hak konsumen untuk mendapatkan informasi kesehatan yang akurat, mudah dipahami dan tidak menyesatkan adalah hak konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara atas kesehatan dan atas informasi. Hak  ini  pun  dijamin dalam UU HAM dan UU Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sekarang bola berada di tangan BPOM.

BPOM punya mandat penuh berdasarkan Perpres 80/2017 Pasal 2 ayat (2) untuk  mengatur pangan olahan dalam kemasan. BPOM bisa mewajibkan label peringatan. Bukan sekadar mengimbau. Bukan sekadar “sukarela”. Tapi memaksa korporasi untuk jujur dan memudahkan publik mengetahui kadar gula, garam, dan lemak  dalam  produk mereka.

Berita gembiranya, BPOM sebenarnya sudah menandatangani draf peraturan pada 6 April lalu. Draf itu sekarang sedang dalam tahap harmonisasi. Artinya, masih ada waktu untuk mengoreksi. Masih ada peluang untuk tidak mengambil jalan kompromi yang  setengah  hati.

Publik Indonesia tidak butuh label yang hanya menjadi dekorasi pada kemasan minuman berpemanis. Publik butuh peringatan yang tegas: “Tinggi Gula” dalam lingkaran hitam. Bukan warna A-B-C-D yang membingungkan dan berpotensi membuat public beranggapan bahwa minum minuman-berpemanis secara berlebihan tidak masalah.

Sekarang pilihannya ada di tangan BPOM. Berani menghadapi resistensi industri demi kesehatan 280 juta rakyat Indonesia? Atau memilih aman, mengambil jalan kompromi, dan membiarkan epidemi PTM terus merenggut nyawa?

Publik sedang menunggu. Waktu terus berdetak. Dan bola sedang berada di tangan BPOM.

disadur dari https://www.suara.com/opini/2026/05/23/094412/bola-ada-di-tangan-bpom-saatnya-wajibkan-label-peringatan-gula

Antonio Pradjasto H.

Penggiat HAM yag menyelesaikan studi S2 di University of Essex – Human Right Centre, Inggris Raya.

Lebih dari 20 tahun berkarya di CSO (INGI, ISJ, DEMOS) maupun lembaga quasi negara seperti Komnas HAM, Dewan Pers, Komisi Informasi Publik menghasilkan berbagai karya riset dan kajian hukum hak asasi manusia (serta demokrasi).

Peringatan 118 Tahun Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2026 seharusnya tidak dimaknai sekadar sebagai seremoni historis atas lahirnya Boedi Oetomo pada tahun 1908. Kebangkitan Nasional lahir dari kesadaran kolektif rakyat bumiputra terhadap ketidakadilan kolonial, ketimpangan sosial, serta kebutuhan untuk membangun martabat dan kedaulatan bangsa. Karena itu, semangat Kebangkitan Nasional sesungguhnya bukan hanya soal kemajuan simbolik, melainkan keberanian membaca realitas rakyat secara jujur: apakah kehidupan masyarakat hari ini semakin manusiawi, adil, dan bermartabat, atau justru mengalami kemunduran dalam banyak aspek kehidupan sosial-politik.
Tema besar Kebangkitan Nasional 2026 menekankan pentingnya kedaulatan teknologi informasi digital memang menunjukkan arah pembangunan negara yang ingin masuk ke dalam arena persaingan global. Digitalisasi diposisikan sebagai fondasi baru ketahanan nasional, mulai dari ekonomi, pendidikan, keamanan, hingga pelayanan publik. Namun di tengah optimisme tersebut, muncul pertanyaan mendasar: untuk siapa kemajuan itu dibangun? Sebab kemajuan teknologi tidak otomatis melahirkan keadilan sosial. Di banyak situasi, transformasi digital justru berjalan beriringan dengan meningkatnya ketimpangan ekonomi, pemusatan kekuasaan informasi, pengawasan terhadap warga, dan pelemahan ruang-ruang demokrasi.
Kontradiksi itu terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia saat ini. Di satu sisi negara berbicara tentang kecerdasan artifisial, hilirisasi digital, dan ekonomi masa depan, tetapi di sisi lain masyarakat terus dihantui oleh kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, penggusuran paksa, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kriminalisasi warga, perampasan tanah adat, serta korupsi yang terus menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara. Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya menghadirkan rasa aman dan kesejahteraan sosial bagi rakyat banyak.

Kualitas Hidup Warga Negara
Dari kondisi di atas terlihat adanya gejala penurunan kualitas hidup warga negara. Terlalu banyak masyarakat yang hidup dalam situasi rentan: kehilangan pekerjaan, kehilangan ruang hidup, kehilangan akses terhadap layanan dasar, bahkan kehilangan perlindungan hukum. Dalam konteks sosial-politik, keadaan demikian memperlihatkan bahwa pembangunan masih cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, sementara dimensi keadilan sosial sering ditempatkan sebagai persoalan sekunder. Akibatnya, kelompok masyarakat kecil—buruh, petani, nelayan, perempuan, masyarakat adat, dan warga miskin kota—menjadi kelompok yang paling sering menanggung beban krisis.
Di sisi lain, melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh kisaran Rp17.700 per dolar Amerika Serikat mempertegas rapuhnya kondisi sosial-ekonomi nasional. Pelemahan rupiah bukan hanya persoalan angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat, seperti: a) harga kebutuhan pokok meningkat, b) biaya produksi naik, c) daya beli masyarakat melemah, serta d) ketidakpastian ekonomi semakin meluas. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan nasional tidak cukup hanya dibangun melalui slogan digitalisasi atau modernisasi teknologi, tetapi juga harus ditopang oleh kedaulatan ekonomi yang mampu melindungi rakyat dari tekanan global dan krisis domestik.
Dalam perspektif politik, kondisi dan situasi ini memperlihatkan adanya jarak antara narasi negara dan pengalaman nyata warga negara. Hal yang sangat kentara, Negara sering menampilkan citra kemajuan melalui statistik pertumbuhan, pembangunan fisik, dan capaian investasi, namun realitasnya rakyat mengalami hal yang sungguh berbeda. Biaya hidup yang meningkat, ruang partisipasi public menyempit, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar warga yang makin tidak terlihat. Di titik ini penting bagi kita untuk mengingat kembali makna asli Kebangkitan Nasional sebagai gerakan kesadaran rakyat, bukan sekadar agenda administratif negara.

Kebangkitan Nasional yang harus didefinisikan ulang
Pada situasi seperti ini, memaknai 118 Tahun Kebangkitan Nasional Indonesia harus dilakukan secara kritis dan reflektif. Kebangkitan Nasional bukan hanya soal bangkit secara teknologi, tetapi juga bangkit dalam keberpihakan terhadap kemanusiaan, keadilan sosial, dan demokrasi. Bangkit berarti memastikan perempuan dan anak terlindungi dari kekerasan, masyarakat adat tidak kehilangan tanahnya, buruh tidak mudah di-PHK, warga miskin tidak digusur demi investasi, dan hukum tidak tunduk pada kekuasaan modal maupun elite politik. Tanpa keberanian menghadirkan keadilan sosial, maka “kebangkitan” hanya akan menjadi simbol kosong yang jauh dari cita-cita para pendiri bangsa.
Peringatan 20 Mei 2026 semestinya menjadi momentum untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan rakyat Indonesia: membangun negara yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga adil secara sosial, berdaulat secara ekonomi, dan manusiawi dalam praktik politiknya. Sebab ukuran kemajuan bangsa tidak dapat ditentukan hanya dari gedung-gedung tinggi, pertumbuhan investasi, atau transformasi digital, melainkan dari sejauh mana negara mampu menjamin martabat hidup rakyatnya sendiri.
Selamat Memperingati dan Memaknai Hari Kebangkitan Nasional ke-118.

Haris Shantanu

20 Mei 2026

Indonesia di tengah hidup sulit sekarang dan semua barang serba naik menjadi mahal, kondisi kesehatan tetap buruk. Seperti kesulitan secara ekonomi masih kurang berdampak terhadap pola hidup tidak sehat masyarakat. Secara khusus tingginya angka penderita penyakit menular (PTM) adalah salah satu masalah kritis kesehatan Indonesia. Tingkat beban penyakit di masyarakat atau prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) di Indonesia pada 2025 menunjukkan fakta peningkatan yang tinggi. Peningkatan terutama pada penderita PTM penyakit diabetes dan obesitas pada anak yang meningkat hingga 15,6%. Hingga kini PTM seperti stroke, jantung, dan diabetes masih tetap menjadi penyebab kematian tertinggi, didorong oleh faktor risiko seperti obesitas, pola hidup tidak sehat, dan perubahan perilaku. Pola hidup tidak sehat ini adalah mengkonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang mengandung pemanis atau gula tinggi.

Hingga saat ini pemerintah Indonesia tidak memiliki instrumen hukum untuk mengontrol dan mengendalikan konsumsi MBDK bagi masyarakat agar hidup sehat. Awalnya sejak tahun 2022 pemerintah Indonesia sudah merencanakan membuat PP Cukai MBDK sebagai salah satu instrumen regulasi pengendalian secara fiskal terhadap konsumsi produk industri MBDK. Upaya atau rencana pembuatan PP Cukai MBDK ini terus ditolak dan dilawan oleh pihak industri secara keras dengan berbagai upaya. Utamanya alasan pihak industri agar harga produk MBDK tidak menjadi mahal akibat dikenakan cukai oleh pemerintah yang akan menurunkan keuntungan penjualan.

Produk MBDK di Indonesia saat ini tanpa pengawasan dan pengendalian konsumsi padahal mengandung kadar Gula sangat tinggi. Kondisi tingginya kadar gula ini jelas menyebabkan masalah bagi masyarakat yang mengkonsumsinya tanpa pengawasan serta pengendalian dan menjadi penderita PTM seperti obesitas, diabetes, gagal ginjal hingga menjadi pasien cuci darah seumur hidup.

Belakang pemerintah sejak tahun 2022 lalu ingin menerbitkan PP Cukai MBDK untuk mengendalikan konsumsi dan mengontrol kadar gula produk MBDK. Rencana dan keinginan ini ditolak keras oleh industri MBDK dengan alasan akan menaikkan harga jual produk MBDK dan merugikan bisnis industri MBDK di Indonesia. Padahal penetapan Cukai MBDK ini adalah untuk melindungi serta menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat indonesia dalam mengkonsumsi setiap produk pangan seperti MBDK yang beredar di Indonesia.

Belakangan ini harga produk MBDK alami kenaikan cukup tinggi di pasaran masyarakat. Kenaikan ini bukan disebabkan karena diberlakukannya Cukai MBDK tetapi disebabkan oleh naiknya harga jual plastik di Indonesia. Hampir seluruh MBDK menggunakan bahan plastik sebagai kantong kemasan atau pembungkusnya. Harga plastik belakangan di awal 2026 ini alami kenaikan tinggi hingga 100%. Biasanya harga plastik pembungkus Rp 50.000 per kilo gram sekarang ini menjadi Rp 100.000 per kilo gramnya. Kenaikan harga ini berdampak juga pada harga jual pangan, makanan dan minuman yang bungkus kemasannya dibungkus oleh plastik. Fakta harga plastik naik tentu membuat masyarakat mengeluhkan kejadian ini karena berdampak pada pengeluaran harian keluarga. Dampak global yang membuat harga plastik terus naik ini akibat dari tersendatnya distribusi bahan baku di jalur strategis dunia. Harga plastik terus naik karena bahan pembuatannya sebagian besar berasal dari petrokimia, turunan minyak bumi, yang kini pasokannya terganggu akibat ketegangan di Timur Tengah. Situasi perang di Timur tengah inilah menjadi penyebab harga plastik sekarang naik cukup tinggi.

Kenaikan harga plastik ini sangat berpengaruh juga terhadap harga jual minuman berpemanis salam kemasan atau MBDK. Harga MBDK alami kenaikan antar 20%-50% dari harga awal. Minuman teh dalam kemasan harga awal Rp 1.000 sekarang menjadi Rp 1.500. begitu pula harga minuman teh manis dengan botol plasti dari harga Rp 4.000 menjadi Rp 5.000 per botolnya. Semua harga MBDK alami kenaikan akibat naiknya harga plastik tetapi pihak industri MBDK tidak ada yang memprotes kepada pemerintah.

Sikap industri yang tidak menolak atau memprotes pemerintah karena tidak bisa mengendalikan harga plastik supaya tidak naik. Kelihatan sekali industri MBDK tenang-tenang saja dan tidak marah-marah pada pemerintah. Melihat industri MBDK tenang tidak seperti pada tahun 2024 hingga sekarang di tahun 2026. Lain halnya sikap industri ketika pemerintah hendak membuat Peraturan Pemerintah (PP) Cukai MBDK. Industri MBDK menyiapkan dan melakukan tekanan untuk mempengaruhi agar PP Cukai MBDK tidak dibuat oleh pemerintah. Upaya industri menolak PP Cukai MBDK dilakukan juga dengan melobi pemerintah baik secara terbuka agar PP Cukai MBDK tidak jadi regulasi untuk mengendalikan konsumsi MBDK.

Naiknya harga produk MBDK karena kenaikan harga plastik, pihak industri tidak mengeluh dan diam saja tidak protes menolak. Diamnya ini karena pihak industri langsung saja menaikan harga jual produk MBDK di pasaran dan menjadi beban biaya masyarakat Sebenarnya bagus juga harga plastik naik seperti sekarang hingga 100% dan akan memiliki dampak positif terhadap kesehatan lingkungan hidup. Saat ini setelah harga plastik naik, masyarakat juga banyak yang beralih menggunakan daun pisang dan mengurangi penggunaan plastik sehari-hari. Peralihan meninggalkan plastik menggunakan sebagai kemasan atau pembungkus ke daun pisang adalah sehat dan ramah terhadap lingkungan hidup.

Salah satu penyakit berat bagi kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup di Indonesia adalah sampah plastik yang dihasilkan dari sisa produk industri seperti bungkus minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK. Jadi baik-baik saja harga plastik menjadi naik karena harga produk pangan dengan kemasan plastik seperti MBDK menjadi naik harga jualnya. Kenaikan ini akan membuat masyarakat mengurangi pembelian dan mengkonsumsi MBDK yang tidak sehat juga menghasilkan sampah plastik. Mengendalikan untuk kesehatan itu adalah tujuan dari membuat PP Cukai MBDK. Menaikan harga produk MBDK itu dilakukan industri akibat dari kenaikan harga plastik yang menaikan biaya produksi. Perbedaan tujuan kenaikan harga MBDK inilah yang membuat industri menolak PP Cukai MBDK.

Lindungi Hak Hidup Konsumen dengan Meregulasi Cukai MBDK.

Industri MBDK tahu dan sadar bahwa produk MBDK itu tidak sehat dan berbahaya bagi kesehatan manusia sehingga menolak PP Cukai MBDK untuk tujuan kesehatan. Kita ketahui bersama bahwa produk MBDK ini sangat berbahaya dikonsumsi karena tinggi gula yang bisa menyebabkan tingginya penyakit tidak menular (PTM) seperti Diabetes dan Obesitas. Indonesia saat ini adalah negara kelima dengan angka penderita PTM Diabetes di dunia. Penyakit diabetes ini pun adalah ibu dari penyakit lainnya yang menyebabkan tingginya angka kematian manusia. Selain itu juga penyakit Diabetes ini sangat dekat sebagai penyebab terjadinya gagal ginjal kepada penderitanya. Sekarang ini di Indonesia jumlah anak-anak dan remaja yang menjadi penderita gagal ginjal dan pasien cuci darah yang dibiayai oleh BPJS Kesehatan. Kondisi ini jika tidak dikendalikan ya konsumsi MBDK akan menghabiskan dana publik yang dikumpulkan oleh BPJS guna membantu masyarakat membiayai pengobatannya.

Melihat fakta naiknya harga gula dan menyebabkan naiknya biaya produksi MBDK, industri MBDK tidak bereaksi seperti rencana pembuatan PP Cukai. Industri MBDK beralasan menolak keras PP Cukai MBDK karena akan berpengaruh pada harga jual produk MBDK. Para pengusaha industri MBDK mengatakan bahwa Cukai MBDK itu akan menaikan harga jual produk mbak mereka. Kenaikan harga juga karena Cukai MBDK akan menurunkan pembelian dan konsumsi produk MBDK. Selanjutnya akan membuat industri melakukan PHK terhadap pekerjanya karena menurunnya penghasilan. Padahal kenaikan harga plastik akan menaikan biaya produksi industri MBDK secara langsung tetapi itu didiamkan oleh industri MBDK. Industri MBDK tidak teriak akan melakukan PHK terhadap pekerjanya karena menurunkannya penghasilan. Sementara Cukai MBDK tidak berpengaruh pada biaya produksi dan itu akhirnya dibayar oleh konsumennya justru rencana pemerintah membuat PP Cukai ditolak dan dilawan oleh industri MBDK.

Jika PP Cukai MBDK jadi dibuat dampak kenaikan harganya sangat kecil sekitar 10% hingga 20% dan tidak setinggi kenaikan akibat naiknya harga plastik. Minuman teh gelas yang sebelumnya Rp 1.000 dengan kadar gula tertentu hanya sekitar Rp 100 hingga Rp 200.
Perbedaan dan diamnya industri MBDK walau biaya produksi dan harga jual MBDK naik cukup tinggi 50%-100%. Mengapa industri MBDK tidak protes dan mengkritik perang yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran di Timur Tengah? Tetapi industri sangat berani dan keras bersikap kepada pemerintah Indonesia?

Melihat diamnya industri MBDK dengan kenaikan harga produksi dan harga jual produk MBDK, sebaiknya pemerintah jangan takut pada industri MBDK. Marih pemerintah segera cukaikan MBDK dan terbitkan PP Cukai MBDK untuk melindungi hak hidup warga negara Indonesia sebagai konsumen. Pemerintah membuat PP Cukai MBDK adalah untuk melindungi hak hidup dan memberikan perlindungan produk sehat konsumen yang adalah warga negaranya. Sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen diatur bahwa negara harus menjamin dan melindungi hak konsumen untuk mendapatkan produk sehat yang tidak menyebabkan konsumennya menderita sakit Diabetes dan gagal ginjal hingga menjadi pasien cuci darah. Sementara Industri MBDK menolak PP Cukai MBDK semata-mata hanya untuk melindungi keuntungan mereka saja tidak untuk melindungi hak hidup konsumennya. Mari lindungi hak hidup sehat warga negara dengan menerbitkan dan mengesahkan PP Cukai MBDK untuk melindungi hak konsumen.

Jakarta, 16 April 2026.
Dr. Azas Tigor Nainggolan.
Wakil Ketua FAKTA Indonesia.

Pers Rilis No.19/RLS/IV/2026

Dalam momentum Hari Kesehatan Dunia, Perkumpulan Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas terus tertundanya penerapan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). Penundaan yang berulang dengan alasan kondisi ekonomi belum stabil mencerminkan pengabaian terhadap ancaman serius penyakit tidak menular (PTM) yang akan membayangi generasi “Emas” 2045.

Janji-janji “manis” pemerintah untuk menekan angka PTM hingga kini belum diwujudkan melalui kebijakan konkret. Tidak kunjung diterapkannya cukai MBDK menunjukkan lemahnya kehadiran negara dalam mengendalikan lonjakan obesitas dan diabetes tipe 2, khususnya pada anak-anak. Padahal, konsumsi gula berlebih telah terbukti menjadi salah satu faktor utama meningkatnya beban penyakit tersebut.

Akibat penundaan ini, negara berpotensi mengalami kerugian hingga Rp 40,6 triliun, terutama dari membengkaknya biaya penanganan penyakit terkait diabetes. Beban ini pada akhirnya akan kembali ditanggung oleh sistem jaminan kesehatan nasional, termasuk BPJS Kesehatan, yang saat ini sudah berada di bawah tekanan berat.

Di sisi lain, terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 justru memperlihatkan lemahnya kualitas regulasi. Permenkes ini dapat dinilai sebagai regulasi tanpa “taring” karena tidak disusun sesuai prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketiadaan batasan maksimal kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) dalam regulasi tersebut menciptakan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum.

Akibatnya, pelaku industri tidak memiliki kewajiban yang jelas untuk membatasi kandungan GGL dalam produknya. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih mengutamakan kepentingan industri dibandingkan perlindungan kesehatan masyarakat. Lebih jauh, situasi ini juga berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Dunia, FAKTA Indonesia mendesak pemerintah untuk:

1. Segera mengesahkan kebijakan cukai MBDK sebagai langkah konkret pengendalian konsumsi gula.

2. Mengevaluasi dan membatalkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2026, serta menetapkan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak yang wajib dipatuhi oleh industri.
3. Menjamin transparansi dalam proses pembentukan regulasi dengan menempatkan kepentingan kesehatan publik di atas kepentingan ekonomi jangka pendek industri makanan dan minuman.

Hari Kesehatan Dunia seharusnya menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas kesehatan generasinya. Tanpa kebijakan yang tegas dan berpihak pada kesehatan, cita-cita Indonesia Emas 2045 berisiko hanya menjadi slogan tanpa makna.

Jakarta, 7 April 2026

Ari Subagyo Wibowo

Pernyataan Pers No : 008/RLS/III/2026

World Obesity Day 2026 FAKTA – CISDI

Dalam rangka memperingati Hari Obesitas Sedunia (World Obesity) Perkumpulan Forum Warga Kota Indonesia (Fakta-Indonesia) mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), langkah ini segera dilakukan karena sangat krusial akibat telah menjadi ancaman nyata bagi masa depan generasi Emas Indonesia.

Penerapan Cukai MBDK hanya sebagai wacana yang sudah bergulir sejak lama dan sudah 1(satu) dekade, implementasinyan terus menerus mengalami penundaan.
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukan adanya peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Usia dewasa (Usia > 18) naik menjadi 23,4% dari 21,8% pada tahu 2018. Kelompok tertinggi pada perempuan usia 40 – 44 tahun memiliki prevalensi tertinggi mencapai 41,7%. Untuk anak mengalami lonjakan hingga 10 kali lipatbdalam empat dekade. Dalam situasi global menurut data WHO 2024 total pederita lebil dari 1 miliar orang di seluruh dunia dikatagorikan Obesitas.

Tren pertumbuhan global meningkat hampir tiga kali lipat sejak tahun tahun 1990. Prediksi 2030 diperkirakan 1 dari 5 wanita Dan 7 laki-laki akan memgalami obesitas dan tanpa kehadiran negara salah satu melalui penerpan cukai maka angka obisitas akan terus meningkat.

Obesitas tidak hanya semata-mata dipahami sekedar kelebihan berat badan, melainkan pemicu penyakit kronis seperti Diabetes Melitus Tipe2, penyakit jantung koroner, hepertensi lebih dari pada itu berakibat kepada kematian.

Urgensi penerapan Cukai MBDK di Indonesia merupakan instrumen hukum implentasi UU Cukai No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai dalam upaya melindungi anak untuk mengurangi keterjangkauan minuman tinggi gula bagi anak-anak sebagai target untama bagi Industri MBDK dan disamping itu juga dapat menekan biaya kesehatan. Penundaan PP Cukai MBDK berakibat mendorong peningkat penyakit tidak menular akibat obesitas seperti diabetes dan jantung.

Dalam rangka Hari Obesitas Sedunia tahun ini Fakta Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk segera menetapkan Cukai MBDK tanpa harus dengan cara menunda nunda terus yang hanya mementingakan kepentingan Industri saja dan mengabaikan kesehatan masyarakat. Bagi masyarakat untuk terus menyuarakan dukungan terhadap penerapan Cukai MBDK sebagai bentuk perlidungan hak atas kesehatan dan perlindungan anak sebagai upaya mewujudkan Visi Presiden ” Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045″

Jakarta, 6 Maret 2026

FAKTA Indonesia melakukan sosialisasi tentang Kampung Sehat Siaga Diabetes dan Obesitas di Kelurahan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Pada sosialisasi itu hadir perwakilan dari RW. 01 sampai RW. 06 Tanah Sereal dan juga perwakilan dari Kader PKK. Pemateri dari acara ini adalah dr. Hafidz dari Puskesmas Tanah Sereal, Ibu Lilis dari RW. 07 Tanah Sereal dan Azas Tigor Nainggolan dari FAKTA Indonesia.

Warga masyarakat Kampung Sehat Indonesia bersama FAKTA Indonesia mengantarkan surat Somasi kedua kepada Presiden Republik Indonesia karena telah lalai sehingga MBDK belum juga diberlakukan cukai. Warga dan FAKTA Indonesia berharap Presiden menjawab Somasi ini, dan bila tidak menjawabnya dalam jangka waktu dua minggu maka warga bersama FAKTA Indonesia akan menggugat Presiden karena telah lalai dalam melindungi warganya.

Sepuluh tahun sudah cukai MBDK mewarnai Republik ini, tetapi ian tidak kunjung dibuatkan regulasi untuk penarikan cukai ini. Sejak tahun 2016 isu cukai ini mulai bergulir dan sejak tahun 2022 DPR sudah memasukkan cukai MBDK ini kedalam APBN, tetapi pemerintah tidak kunjung diregulasikan.

Aksi ini adalah aksi untuk mengantarkan Somasi yang pertama yang dilayangkan oleh Ibu Hotmarina Parapat kepada Kementarian Keuangan karena samapi batas akhir penetapan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) pemerintah tidak juga menerbitkan aturan tersebut.