Ada dua video saya terima dari dua orang kawan tinggal di daerah Cibubur, Jakarta Timur. Kedua video  kawan itu berisi tentang Jakarta banjir dalam dua hari ini di daerah Cibubur, saat Lebaran kemarin dan hari ini. Kedua kawan saya itu bercerita melalui videonya bahwa di daerah  rumah mereka di Pondok Rangon dan Cibubur lainnya dilanda banjir. Melihat video tersebut, aneh juga daerah Pondok Rangon dan Cibubur bisa jebol dan banjir Padahal Pondok Rangon itu jarang sekali banjir dan hampir tidak ada kabar pernah banjir belakangan ini. Banjir di Cibubur ini aneh karena juga membuat jalan tol Jagorawi pada hari Lebaran  pertama di hari Sabtu macet akibat banjir di jalur menuju ke Jakarta di KM 12, dekat Cibubur. Sudah lama juga jalan tol di sekitar KM 12 tidak terdengar banjir dari sungai di sampingnya.

Kawan itu  mengatakan bahwa banjir di rumah orang tuanya di Cibubur akibat ada tanggul yang rusak akhirnya  jebol  di aliran sungai Cipinang. Akibatnya air  sungai Cipinang di sekitar rumahnya itu meluap hingga naik banjir ke pemukiman. Saya tanya pada kawan lain di daerah Penas Jakarta Timur, dikatakan bahwa sungai Cipinang dan Banjir Kanal Timur airnya biasa saja dan tidak naik. Berarti air  di hulu sungai Cipinang di daerah Cibubur meluap karena ada tanggul jebol dan tidak lancar perjalanan airnya ke hulu hingga ke Penas dan Banjir Kanal Timur (BKT).

Seorang kawan di Kabupaten Bogor menginformasikan bahwa sudah 5 hari di Bogor tidak turun  hujan. Tetapi  Pondok Rangon, Cibubur sekitarnya termasuk di Terminal Kampung Rambutan dan   jalan tol Jagorawi Jakarta Timur dilanda banjir sekitar 40 Cm hingga 170 Cm hanya karena hujan di hari Sabtu Lebaran pertama.  Media massa mewartakan bahwa menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta ada 46 RT di Jakarta alami banjir. Saya membaca deretan RT yang banjir itu 46 RT dan semuanya di Jakarta Timur.    Hari Jumat sebelum Lebaran saya membaca berita prakiraan cuaca  dari

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa hari Sabtu dan Jumat diperkirakan akan turun hujan sedang hingga lebat di Jakarta dan Kabupaten Bogor. Namun saya tidak membaca atau mendengar Pemprov Jakarta memberikan peringatan dini kepada  warga Jakarta tentang prakiraan cuaca BMKG bahwa Jakarta akan turun hujan sedang hingga lebat pada hari Sabtu dan Minggu. Memang pada hari Sabtu, Lebaran hari pertama turun hujan deras di Jakarta dan banjir, khususnya  Jakarta Timur. Berarti tidak ada Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) cuaca dan banjir di Pemprov Jakarta kepada warga?

Cuma  hari Sabtu kemarin hujan sekitar 4 jam saja. Kok Jakarta Timur banjirnya dahsyat? Jelas ini ada  masalahnya serius di sistem drainase di Jakarta Timur. Masalah kerusakan yang sudah lama tetapi tidak dirawat dan tidak diperbaiki.  Memang sudah tidak benar lagi dan harus segera diperbaiki drainasenya,  sungai-sungai dikeruk juga dirawat  secara serius. Seperti sekarang di daerah hulu di Cibubur dan sekitarnya banjir hingga dua hari sementara di hilirnya air sungai biasa saja seperti di daerah Penas hingga Banjir Kanal Timur tempat penampungan aliran sungai Cipinang untuk ke Jakarta Utara. Jadi banjir yang terjadi di 46 RT Jakarta Timur disebabkan air hujan tidak mengalir lancar masuk ke tanah dan ke hilirnya aliran sungai Cipinang. Akibatnya  dua hari air banjir tergenang di pemukiman di daerah Cibubur.  Juga banjir di jalan tol Jagorawi KM 12 dan Terminal  Kampung Rambutan Jakarta Timur.

Gubernur Jakarta perlu mengorganisir Walikota untuk merawat wilayah kerjanya.

Melihat wilayah yang banjir di Cibubur yang biasanya tidak banjir  sebelumnya ini memberi peringatan bahwa daerah yang rusak dan tidak pernah dirawat sistem drainasenya sudah melebar dan bertambah ke wilayah Jakarta Jakarta Timur. Sebelumnya langganan banjir ada di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan karena sungai dan drainase tidak dirawat. Jakarta Utara sering banjir karena ada banjir rob rutin. Bisa jadi memang sistem drainase Jakarta sudah harus benar-benar diperbaiki secara total. Rusaknya sistem drainase Jakarta ini bisa jadi disebabkan tidak pernah dirawat dan diperbaiki jika ada kerusakan kecil.

Selama ini Pemprov Jakarta sering mengeluhkan banjir Jakarta akibat permukaan daratan Jakarta sudah lebih rendah dari pantai, adanya banjir kiriman dari rob dan dari Bogor.  Kelihatannya Gubernur Jakarta Pramono Anung sudah pusing,  hampir menyerah dan pesimis tidak bisa menyelesaikan masalah   banjir Jakarta.   Gubernur Jakarta Pramono Anung beberapa waktu lalu mengatakan bahwa  banjir di Jakarta tidak bisa sepenuhnya ditangani meski normalisasi sungai terus dilakukan. “Normalisasi yang sudah dilakukan di Sungai Ciliwung, Cakung Lama, dan Krukut hanya dapat mengurangi banjir. Tetapi kalau kemudian menghilangkan sepenuhnya banjir di Jakarta, enggak mungkin,” kata Pramono di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2026).

Berjalannya waktu akhirnya juga alam menunjukkan bahwa banjir Jakarta itu bisa diselesaikan karena terjadi akibat ulah manusia.  Artinya kita, manusia ini juga yang harus memperbaikinya jika ingin Jakarta bisa mengendalikan banjir dan tidak ada banjir di Jakarta. Banjir di hari Lebaran di 46 RT di Jakarta Timur menunjukkan bahwa wilayah ini sungainya dan drainasenya tidak pernah dirawat untuk memperlancar aliran air hingga ke Banjir Kanal Timur (BKT). Begitu pula dengan banjir di wilayah Jakarta Barat, Pusat dan Utara, sama saja, tidak dirawat dan tidak perbaiki jika rusak tapi hanya dibiarkan saja. Untuk itu sudah seharusnya Gubernur mengorganisir para walikota untuk memeriksa dan memperbaiki lalu melaporkan kepada Gubernur mengenai:

1. Bagaimana kondisi drainase dan sungai di wilayahnya? Apa saja yang rusak dan perlu diperbaiki dan dikeruk?

2. Bagaimana dan putuskan yang akan dikerjakan perbaikannya? Apa yang dibutuhkan?  Kapan mulai dan selesai pengerjaan perbaikannya?

3. Bagaimana tim pelaksananya di bawah tanggung jawab walikota?

4. Laporkan pada Gubernur, dan gubernur laporkan kepada warga Jakarta.

Kondisi faktual atau nyata detail tentang wilayah,  tentu yang mengetahui adalah walikota bukan gubernur. Jika terjadi banjir maka seharusnya tahu sejak awal, yang aktif memberi informasi peringatan dini (early warning system) serta bantuan darurat (emergency respon),  bergerak dan bicara pada publik adalah walikotanya bukan gubernur. Dalam hal pengetahuan faktual dan penanganan detail ada di walikota, orang harus melakukan pekerjaan langsung. Gubernur hanya membuat kebijakan bersama lalu mengorganisir pekerjaan perbaikan bersama para walikota serta  dinas terkait untuk kota dan warga Jakarta.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Mohon Maaf Lahir dan Bathin.

Jakarta, 22 Maret 2026.

Dr. Azas Tigor Nainggolan

FAKTA Indonesia.

Hingga hari Jumat 30 Januari 2026 pagi banjir Jakarta masih tinggi sekitar 1,5 meter menggenangi empat RW di daerah Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Padahal hujan di Jakarta empat hari ini masih masih masuk katagori sedang. Posisi banjir di Jakarta Selatan dalam situasi empat hari ini menunjukkan penyebabnya lebih dominan adalah akibat banjir kiriman dari Bogor dan dan tersendatnya perjalanan air ke laut pesisir Jakarta Utara. Jika saluran air atau sistem drainase di Jakarta baik maka air akan berjalan lancar ke laut. Sebesar apa pun hujan di Jakarta dan air dari Bogor jika drainase bagus maka Jakarta diperhitungkan tidak akan banjir.

Masalah buruknya saluran air atau drainase Jakarta inilah yang yabg tidak pernah diselesaikan oleh gubernur Jakarta sebelum Pramono Anung. Sudah terlalu lama drainase Jakarta rusak dan mampet tanpa ada upaya perbaikan para gubernur sebelumnya. Sebelum ini, gubernur Jakarta sebelum Pak Pramono Anung ketika menjadi gubernur katanya mau menormalisasi aliran sungai Ciliwung dan lainnya tetapi tidak dilaksanakan. Persoalannya banjir Jakarta bukan sekedar sungai di Jakarta seperti Ciliwung atau lainnya yang mengecil kapasitasnya. Masalahnya juga adalah sistem saluran air atau drainase di tengah kota yang menjadi aliran air dari sungai yang sudah rusak, mampet tertutup sampah atau longsoran dinding saluran drainasenya.

Selama ini banjir Jakarta hanya menyalahkan saja air kiriman dari Bogor, ya memang sungai menyempit dan menyalahkan warga yang tinggal di bantaran sungai. Selain itu banjir Jakarta menyalahkan alam banjir rob dari laut dan tingginya curah hujan. Jadi jelas masalah penyebab banjir Jakarta adalah tingginya rusaknya saluran air atau drainase kota jakarta yang sudah akut dan harus diperbaiki. Untuk itu kita Jakarta tidak perlu lagi kaget-kaget karena sudah tahu dan merasakan penyebab besarnya adalah rusaknya sistem drainase air Jakarta. Jika kita lihat banjir banjir yang menggenangi 50 jalan raya itu berada di tengah kota Jakarta akibat rusaknya saluran air atau sistem drainase di Jakarta. Penyebab rusaknya sistem drainase ada beberapa tetapi bisa diperbaiki jika ada kemauan memperbaikinya.

Contoh kecil saja, sistem drainase di sekitar pemukiman rumah saya di Matraman, Jakarta Timur belum pernah diperbaiki selama saya tinggal disana. Saya sudah 21 tahun tinggal di Matraman, tapi belum pernah saya lihat petugas Pemprov Jakarta memperbaiki atau meningkatkan kapasitas saluran airnya. Dinding saluran airnya sudah banyak yang rusak dan longsor karena aliran air dan sampah. Jika sudah longsor maka air tergenang banyak nyamuk DBD dan terjadi genangan air hingga ke bagian hulu walau musim kemarau. Kondisi pembiaran tanpa perbaikan sudah berlangsung puluhan tahun walaupun sudah dilaporkan berpuluh kali tak ada respon. Seolah kota Jakarta tidak peduli pada warganya dan lingkungannya.

Rusaknya sistem drainase selain usia dan kotor juga rusak karena pembangunan masif tanpa aturan dan tidak memperhatikan kepentingan lingkungan kota dan warga lainnya di kota Jakarta. Pembangunan kawasan perumahan mewah dan kawasan bisnis baru dibiarkan tidak mengintegrasikan sistem saluran airnya dengan sistem drainase Jakarta yang sudah ada. Ditambahkan lagi keberadaan kota Jakarta ini tidak memperhitungkan dan menyesuaikan dirinya dengan perubahan iklim yang terjadi. Sekali lagi Jakarta jangan kaget kaget kalo banjir, masalah dan solusi yang harus dilakukan sudah jelas. Mari perbaiki semua sistem saluran air atau drainase kota jakarta dan menertibkan semua bangunan baru terutama yang ada di pesisir Jakarta dan tengah kota yang merusak sistem drainase kota Jakarta. Jadi Jakarta bisa saja tidak banjir jika serius mau memperbaikinya. Perbaiki kota dan kinerja merawat tata kelola kota Jakarta saja sih.

Jakarta, 2 Pebruari 2026.
Azas Tigor Nainggolan.
Advokat di JAKARTA.
Wakil Ketua FAKTA Indonesia

Banjir kembali datang ke Jakarta pada Januari 2026. Air naik, rumah tergenang, warga mengungsi. Gubernur Jakarta bergerak, pompa dinyalakan, laporan disampaikan. Beberapa hari kemudian, air surut dan banjir dinyatakan selesai. Padahal, yang selesai hanya genangannya—bukan persoalannya.

Bagi Jakarta, banjir bukan peristiwa luar biasa. Ia hadir hampir setiap awal tahun, dengan pola yang nyaris sama dan dampak yang berulang. Yang berubah hanya angka dalam laporan harian. Selebihnya, kota ini terus hidup dalam keyakinan lama: bahwa banjir bisa dikendalikan dengan kesiapsiagaan aparat dan kecanggihan alat. Keyakinan ini nyaman, tetapi menipu.

Penanganan banjir Jakarta selama ini lebih menekankan pada kecepatan menguras air daripada upaya nyata mengurangi risiko. Ukuran keberhasilan pun dangkal: seberapa cepat genangan surut, berapa banyak pompa menyala, berapa RT masih terendam hari ini dibanding kemarin. Logika seperti ini tidak pernah menyentuh akar masalah. Air bisa surut hari ini dan kembali besok. Kota bisa tampak sigap saat darurat, tetapi gagal mengubah kondisi yang membuat banjir terus berulang.

Banjir Jakarta bukan semata soal hujan. Ia adalah akibat langsung dari pilihan kebijakan pembangunan. Tanah yang dulu menyerap air ditutup beton tanpa kendali. Sungai yang seharusnya menjadi ruang publik dan jalur air dipersempit oleh bangunan. Saluran air dibiarkan menua dan menanggung beban yang melampaui kapasitasnya. Semua ini bukan peristiwa alam, melainkan hasil keputusan administratif dan politik yang diambil—atau tidak diambil—oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penataan sungai kerap disebut sebagai solusi. Namun di lapangan, keberanian menertibkan bangunan di sempadan sungai sering berhenti di batas retorika. Relokasi dianggap terlalu sensitif, terlalu mahal, dan terlalu berisiko secara politik. Akibatnya, sungai tetap tercekik, dan banjir tetap menjadi rutinitas. Dalam konteks ini, banjir bukan kegagalan teknis, melainkan kegagalan kebijakan.

Jakarta juga terlalu percaya pada mesin. Pompa dan pintu air diperlakukan sebagai penyelamat utama. Selama alat-alat itu bekerja, Gubernur Jakarta seolah dapat mengatakan bahwa situasi terkendali. Padahal, pompa tidak menciptakan ruang baru bagi air. Ia hanya memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain. Ketika hujan turun lebih deras dan lebih lama, mesin kalah cepat. Kota pun lumpuh.

Ketergantungan pada alat menunjukkan cara pandang yang sempit. Seolah persoalan banjir bisa diselesaikan tanpa mengubah cara kota dibangun dan ditata. Padahal, tanpa ruang tampung dan resapan yang memadai, pompa hanya menunda masalah—bukan menyelesaikannya. Kebijakan seperti ini mahal secara anggaran, tetapi miskin secara hasil jangka panjang.

Air yang menggenangi Jakarta juga tidak seluruhnya berasal dari hujan lokal. Limpasan dari wilayah sekitar memperbesar beban sungai-sungai di ibu kota. Namun koordinasi antarwilayah masih lemah dan tidak mengikat. Tidak ada ukuran keberhasilan bersama yang jelas. Jakarta menanggung akibatnya, sementara penyebabnya tersebar tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang tegas. Gubernur Jakarta berada di hilir persoalan, tetapi tetap memilih pendekatan parsial yang berulang.

Kesalahan mendasar lainnya terletak pada cara mengukur keberhasilan. Jumlah RT tergenang dan kecepatan surutnya air dijadikan indikator utama. Ukuran ini menyesatkan. Dalam kebijakan publik, yang seharusnya diukur adalah penurunan risiko: apakah wilayah rawan menyusut, apakah lama genangan berkurang secara konsisten, apakah warga semakin jarang harus mengungsi. Tanpa indikator ini, kebijakan banjir berjalan tanpa kompas.

Banjir Jakarta juga harus dibaca sebagai persoalan hukum dan hak asasi manusia. Setiap kali banjir datang, hak warga atas tempat tinggal yang layak, rasa aman, kesehatan, pendidikan, dan penghidupan terganggu. Anak-anak kehilangan hari sekolah. Pekerja kehilangan pendapatan. Kelompok rentan—lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak—menghadapi risiko berlapis. Dalam perspektif hukum, Gubernur Jakarta tidak cukup hanya hadir saat darurat. Ada kewajiban hukum untuk mencegah risiko yang dapat diperkirakan.

Konstitusi menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketika banjir berulang di lokasi yang sama dari tahun ke tahun, dan pemerintah daerah mengetahui risikonya tetapi gagal melakukan pencegahan yang memadai, maka persoalan ini tidak lagi bisa disederhanakan sebagai bencana alam. Ia masuk ke wilayah kelalaian kebijakan. Dalam konteks hak asasi manusia, pembiaran terhadap risiko yang berulang adalah pelanggaran kewajiban perlindungan oleh pemerintah daerah.

Ironisnya, banjir selalu disebut sebagai keadaan darurat. Padahal, sesuatu yang datang hampir setiap tahun bukan lagi darurat, melainkan kegagalan yang dinormalisasi. Kebijakan darurat dijadikan kebiasaan, sementara pembenahan struktural terus ditunda. Upaya cepat—apa pun bentuknya—tidak pernah cukup untuk menyelesaikan persoalan yang lahir dari tata ruang dan pilihan pembangunan yang keliru.

Jakarta tidak kekurangan rencana, anggaran, atau perangkat hukum. Yang terus kurang adalah keberanian politik Gubernur Jakarta untuk mengubah arah. Keberanian untuk memberi ruang bagi air, menertibkan kepentingan yang menyempitkan sungai, dan menempatkan keselamatan serta hak warga di atas kenyamanan pembangunan jangka pendek.

Selama Gubernur Jakarta masih sibuk menguras air tanpa sungguh-sungguh mengurangi risikonya, banjir akan terus datang—nyaris tepat waktu, hampir setiap awal tahun. Dan setiap kali itu terjadi, pemerintah daerah akan kembali bersikap seolah menghadapi kejadian luar biasa.

Padahal, yang luar biasa bukan banjirnya. Yang luar biasa adalah bagaimana persoalan yang bisa diperkirakan ini terus dibiarkan, seakan-akan hukum, hak warga, dan akal sehat kebijakan publik tidak pernah benar-benar hadir dalam pengelolaan kota ini.

Tubagus Haryo Karbyanto, SH.

Sekeretaris Jenderal Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia

foto : Kompas

“Cara baru pemda berhasil mengatasi banjir dengan modifikasi cuaca?”, ada pesan masuk ke gejet saya.
“Yakin nih manusia mampu mengatur cuaca dan alam terus menerus sementara saluran got, drainase dan sungai dibiarkan kotor mampet. Daerah resapan air dihabisi jadi kawasan industri serta kawasan pemukiman mewah dan tidak ada yang mau menghentikan l?” Saya menjawab pesan.

Ingat apa yang kita lakukan pada Alam semesta akan kembali kepada diri kita dalam bentuk bencana. Lihat pengalaman bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kerakusan, keserakahan dan korupsi eksploitasi terhadap alam atas kemauan manusia berbuah bencana besar. Ya bencana banjir bandang besar di Sumatera bulan November 2025 adalah balasan alam semesta terhadap kerakusan penguasa merusak alam semesta selama ini.

Beberapa tahun lalu saya pernah sakit karena keletihan dan berobat kepada seorang teman yang juga seorang dokter. Saya datang untuk minta agar diberikan doping atau obat penambah tenaga karena sedang banyak kegiatan dan harus bekerja tanpa istirahat, mengejar batas waktu. “Bang badan kita itu punya keterbatasan. Jangan diforsir terus menerus. Jika badan kita lelah maka itu tanda badan kita meminta istirahat. Berikanlah badan kita istirahat untuk memulihkan energinya agar kita tetap sehat membantu kerja-kerja kita selanjutnya. Jika badan, kita forsir terus bekerja tanpa istirahat, perbaikan kesehatan bisa jadi kita akan jatuh sakit lebih parah. Istirahatlah dan manjakan badan kita. Tanpa badan kita yang sehat kita tidak berguna”, kawan dokter menasehati saya.

Pesan di atas ingin mempertanyakan cara pemerintah Jakarta yang gencar mengatasi banjir Jakarta dengan modifikasi cuaca. Mendengar rencana gubernur Jakarta, Pramono Anung ingin terus memperpanjang proyek modifikasi cuaca untuk mengatasi banjir Jakarta akibat tingginya curah hujan sebulan ini. “Pemprov sudah menganggarkan Rp 31 milyar untuk biaya modifikasi cuaca musim hujan hingga satu bulan ke depan dan musim kemarau tahun 2026”, gubernur Jakarta, Pramono Anung menyampaikan rencananya kepada para wartawan beberapa hari lalu.

Rencana modifikasi cuaca panjang ini membuat saya berpikir seperti kawan dokter. Dia yang menasehati agar saya istirahat dan memperbaiki kondisi tubuh agar tidak jatuh sakit lebih parah. Saya diminta tidak memaksa tubuh atau badan saya dengan mengkonsumsi obat doping atau suntikan vitamin. Berarti saya tidak boleh memaksa badan saya yang sudah minta istirahat dan minta diperbaiki kondisinya.

Sudah sebulan ini Jakarta diterjang banjir serius dan banyak masyarakat jadi korban. Ada yang meninggal dunia, sekitar 1500 orang warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman, ada kampung yang banjir hingga ketinggian 1,5 meter dan 20 ruas jalan macet karena tergenang air banjir setinggi 60 Cm. Sebelum ini Pemprov Jakarta sudah melakukan modifikasi untuk mengendalikan hujan yang akan turun di kota Jakarta. Tetapi tetap saja turun hujan cukup deras di Jakarta dan jadilah banjir Jakarta.

Penyebab banjir Jakarta selain karena tingginya curah hujan, juga akibat banjir kiriman dari Puncak dan Bogor Jawa Barat, banjir rob dari pesisir Jakarta dan drainase dan got mampet berkepanjangan kurang dirawat serta ditingkatkan kapasitasnya. Musim hujan sekarang ini tambah tinggi dan cuaca buruk juga diakibatkan adanya dampak perubahan iklim yang tidak diantisipasi baik.

Modifikasi Cuaca itu Hanya Doping.

Selama ini antisipasi hujan dan banjir dilakukan dengan modifikasi cuaca, mengurangi dan mengalihkan hujan ke laut. Modifikasi Cuaca bukanlah satu-satunya cara mengatasi banjir di Jakarta. Modifikasi cuaca hanyalah “doping” untuk memaksa hujan alam berpindah ke tempat lain seperti ke kawasan laut. Doping itu tidak boleh digunakan atau dikonsumsi terus menerus karena akan merusak. Sementara air laut sekarang ini juga sedang tinggi dan menjadi banjir rob menyebabkan banjir ke tengah kota Jakarta. Banjir rob juga rusaknya sistem drainase menyebabkan air hujan dari langit dan banjir kiriman dari Bogor tidak lancar jalannya ke laut. Seharusnya langkah yang dilakukan adalah menjawab masalah dari penyebabnya. Memperbaiki sesuai kebutuhan mengatasi banjir karena tingginya curah hujan Jakarta, adanya banjir kiriman dari Bogor dan banjir rob dari pesisir Jakarta dan Banten.

Jakarta harus menangani dan menyelesaikan dua penyebab lain banjir jakarta. Penyebabnya pertama adalah rusak sistem keluar masuk air dalam got atau drainase Jakarta dari tengah kota ke laut dan sebaliknya. Penyebab atau masalah kedua adalah ruang resapan air di tengah kota termasuk daerah pantai dihabisi untuk pembangunan perumahan mewah, lapangan golf atau juga kawasan industri. Jadi kedua masalah atau penyebab ini harusnya diselesaikan oleh kota Jakarta. Pertama yang harus dilakukan memperbaiki sistem dan sarana drainase sebagai alat pengelolaan air masuk dan keluar kota Jakarta. Kedua adalah memperbaiki kerusakan ekologi alam Jakarta dan sekitarnya agar air bisa lancar masuk ke dalam tanah.

Kota Jakarta jangan terus-terusan mengekploitasi, memaksa kehendak dengan melakukan modifikasi cuaca secara berlebihan. Salah jika kita terus melakukan modifikasi cuaca dan itu berarti kita menyalahkan lalu melawan alam semesta. Kita lah yang salah telah merusak alam semesta ini. Modifikasi cuaca terus menerus itu menyiksa dan kembali merusak alam semesta untuk kemauan kita. Perbaikilah juga edukasi lah diri kita sebagai manusia menjadi ramah dan menjaga alam semesta agar alam menjaga kita.

Jika kita terus menyiksa dan mengeksploitasi alam maka mungkin alam itu akan membalasnya dengan bencana yang lebih besar di kemudian hari. Banjir yang dialami Jakarta itu adalah peringatan dari alam semesta kepada kita agar segera memperbaiki alam dan tata kelola kota Jakarta. Jangan kita bandingkan, biaya modifikasi cuaca lebih kecil dibandingkan besarnya kerugian uang jika turun hujan dan terjadi banjir Jakarta.

Jakarta, 26 Januari 2026.
Dr. Azas Tigor Nainggolan
Advokat di Jakarta.
Wakil Ketua FAKTA Indonesia.

Indonesia baru saja berduka akibat banjir bandang pada tanggal 25-30 November 2025 di tiga provinsi di Pulau Sumatera yakni provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera itu akibat kerusakan alam ulang manusia dan korupnya pejabat pemerintah atau penguasa serta rakusnya pemodal pertanian juga pertambangan. Sekarang ini sudah sebulan tiga provinsi di pulau Jawa alami banjir bandang di provinsi Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Banjir bandang di tiga provinsi Pulau Jawa ini terus berlangsung sejak bulan Desember 2025 hingga sekarang 24 Januari 2026. Ada kemungkinan banjir Jakarta, Jawa Barat dan Banten akan masih berlangsung sampai bulan Pebruari 2026. Penyebabnya hampir sama yakni korupnya pejabat pemerintah yang mengakibatkan rusaknya alam di Jawa Barat, Jakarta dan Banten.

Pohon-pohon besar itu sekarang hanya tinggal sedikit saja di kaki Gunung Salak, Bogor. Hanya ada satu-satu saja di beberapa lokasi yang lahannya luas tapi sudah dikuasai oleh pemodal. Pohon besar itu ada karena dipakai untuk menjadi pelengkap keindahan kawasan komplek perumahan, Villa, hotel mewah atau lapangan golf. Lahan di kaki Gunung Salak Bogor, tepatnya didaerah kecamatan Tamansari sudah dipenuhi proyek besar wisata seperti pembangunan lapangan gol dan hotel mewah seluas 180 Ha di Kecamatan Tamansari, Bogor, Jawa Barat.

Ada juga pembebasan dan pembangunan perumahan villa sekitar 50 Ha di daerah Tamansari, Bogor. Kedua proyek pemodal besar ini juga mengambil lahan pertanian garapan para petani yang sudah puluhan tahun menjaga dan merawat lahan agar tetap hijau juga aman. Pembangunan hotel disertai lapangan golf dan kawasan perumahan villa tersebut beberapa waktu lalu oleh Pemda Jawa Barat dilarang melanjutkan pembangunan karena kurang izin. Padahal masalah utamanya bukan kurang soal semata izin. Pemda Jawa Barat seharusnya melarang pembangunan masif kawasan villa, hotel dan lapangan gol karena kawasan gunung Salak adalah pengaman air dan tidak mengirim banjir bandang ke Jakarta

Kawasan kaki gunung Salak ini sekarang sudah semakin gundul dan tidak ada lagi kawasan hutannya dengan pohon-pohon besar yang mampu menahan air hujan agar masuk kedalam tanah. Sekarang lumpur yang dibawa air hujan deras mengalir langsung kencang melalui pemukiman dan lapangan gol dan kawasan hotel dan villa di kaki gunung Salak hingga ke Jakarta. Air hujan yang deras dari Bogor itu sekitar 6-7 jam tiba di Jakarta menjadi banjir kiriman dari Bogor. Jakarta menjadi sasaran akhir banjir kiriman dari Bogor sudah puluhan tahun tanpa penyelesaian. Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan larangan membangun kawasan gunung Salak menjadi villa, komplek perumahan, hotel juga lapangan golf yang merusak ekologi atau lingkungan hidup itu sudah puluhan tahun juga dilakukan. Sudah puluhan tahun larangan dilakukan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Jawa Barat tetapi tidak konsisten ditegakkan arena korup. Akibatnya terus saja terjadi pembabatan, penghabisan kawasan hutan hijau di kaki gunung Salak dan menjadi penyebab banjir kiriman ke Jakarta dan Banten.

Tingginya curah hujan di Bogor Jawa Barat, Jakarta dan Banten sudah terjadi dalam satu bulan ini, Desember 2025 dan Januari 2026. Akibatnya sudah sebulan ini juga terjadi banjir Jakarta juga di Jawa Barat dan Banten. Sejak kemarin, Jumat malam (23/01/2026) hingga siang hari ini, Sabtu (24/01/2026) Bogor terus diguyur hujan deras. Tentu air hujan ini akan mengalir deras lancar, dalam waktu sekitar 6-7 jam tidak di Jakarta melalui sungai Ciliwung yang membelah Jakarta dari Jakarta Selatan hingga Jakarta Timur. Menurut catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta (BPBD) kondisi Jakarta pada hari Sabtu ini terjadi banjir akibat luapan air sungai Ciliwung, tentu ini mayoritas banjir kiriman dari Bogor. Kondisi banjir hari ini di Pejaten Jakarta Selatan setinggi 2,1 meter. Banjir di Jakarta Timur di daerah Cililitan setinggi 2,3 meter dan Cawang setinggi 2,5 meter. Data BPBD juga menyebutkan hingga hari ini sudah 1349 orang warga Jakarta korban banjir mengungsi ke tempat yang lebih aman

Hingga hari ini menurut data BPBD khusus untuk banjir di Jakarta sudah mengakibatkan 154 RT dan 20 ruas jalan tergenang air. Banjir Jakarta inti tentu akibat kiriman dari Bogor dan selain itu juga akibat tingginya curah hujan di Jakarta serta ada banjir rob dari bagian Pantai Utara Jakarta atau pun Banten. Banjir rob itu terjadi sebagai akibat kawasan pantai sekarang ini sudah dirusak dan diperjual belikan oleh aparat pemerintah kepada pemodal perumahan mewah serta kawasan industri di Jakarta juga Banten.

Air banjir kiriman dari Bogor ketika masuk Jakarta macet dan membuat banjir karena air tidak bisa mengalir lancar akibat rusaknya sistem drainase Jakarta. Macet dan terjadi banjir itu juga diakibatkan air terhalang akibat naiknya banjir rob dari pantai Utara Jakarta. Ketika kota Jakarta ingin memperbaiki keadaan untuk mengelola banjir Jakarta harus dilakukan secara integral agar menjawab kebutuhan penangan banjir Jakarta, banjir Bekasi dan banjir Tangerang. Kawasan ketiga provinsi ini sudah hancur sejak lama sekarang. Lihat saja, dipaksa dibangun dan mengurangi Ruang Terbuka Hijau dan menghancurkan hutan sebagai kawasan penahan air hujan. Hutan diperjual belikan menjadi kawasan hotel, villa dan lapangan golf. Kawasan pantai dijual dan dibangun kawasan industri, perumahan mewah dan kawasan bisnis serakah.

Banjir Jakarta, Jawa Barat dan Banten Akibat Korupnya Aparat Pemerintah.

Sistem pembangunan perbaikan harus dilakukan terhadap ketiga kawasan di Jakarta, Jawa Barat dan Banten secara pararel. Pendekatan pembangunan yang dilakukan dengan menghentikan perilaku korup aparat pemerintah dan secara menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, tidak sepotong-sepotong atau terpisah-pisah. Masalah banjir Jakarta, Jawa Barat dan Banten juga menjadi lebih parah karena fakta bahwa Perubahan Iklim itu terjadi dan memperberat beban alam dan kehidupan. Pendekatan pembangunan sistem penyelesaian banjir Jakarta juga tidak hanya dilakukan oleh Jakarta tetapi juga provinsi Jawa Barat dan Banten. Masalah yang ada juga terjadi akibat perilaku manusia, masyarakatnya yang tidak ramah terhadap alam, pemerintahnya dan masyarakatnya yang serakah juga korup sehingga merusak keberadaan alam dan kota. Kerusakan itu akibat dari tidak adanya penegakan hukum karena korupsi merajalela oleh aparat pemerintah.

Dibutuhkan adanya budaya baru, pertobatan ekologi masyarakat dan pemerintah yang tidak korup agar Jakarta, Jawa Barat dan Banten lepas dari bencana alam seperti banjir bandang. Budaya baru itu dapat terbentuk jika pengaturan pembangunan dibuat ramah dan konsisten menjaga ekologi atau alam lingkungan hidup yang ada. Pembangunan dan perbaikan dilakukan secara integral, konsisten dan tidak korup oleh aparat pemerintah. Pemerintah Jakarta juga harus melibatkan Pemda Jawa Barat dan Banten agar menjaga keberadaan ekologi alam yang aman dan mencegah pengrusakan wilayahnya. Normalisasi sungai misalnya Sungai Ciliwung untuk aliran sungai dari Bogor dan kali Cakung untuk aliran sungai dari Timur ke Utara harus memperhitungkan kemampuan dan perbaikan saluran air (drainase) di tengah kota Jakarta. Bagaimana juga dengan kaki Sekretaris di Jakarta Barat ke Tangerang Banten? Sampai hari Sabtu ini saja Jakarta Barat masih terendam banjir akibat air tidak lancar mengalir ke Tangerang.

Pelaksanan Normalisasi sungai jangan hanya jadi sekedar proyek menggunakan uang rakyat yang besar agar terlihat ada upaya. Perbaikan aliran sungai atau normalisasi sungai Ciliwung dan sungai Cakung yang sepotong-sepotong hanya akan menghasilkan aliran banjir kiriman yang lancar dari Bogor serta banjir rob dari Pantai Utara Jakarta. Bagaimana dengan kelancaran perjalanan air dari Jakarta ke Tangerang Banten? Normalisasi sungai dilakukan secara pararel sejak sekarang pembangunan menjaga keutuhan alam atau ekologi di Bogor dan Jakarta. Menjaga keutuhan alam ini untuk meminimalisir kiriman banjir dari Bogor ke Bekasi, Jakarta dan Banten dengan edukasi dan penegakan aturan hukum secara konsisten. Kota Jakarta juga membangun sistem saluran air atau drainase dan pengamanan banjir rob secara pararel. Sistem saluran dibuat agar memperlancar air ke laut dan mencegah air laut menjadi banjir rob dari Pantai Laut Utara Jakarta dan Banten.

Selama ini pembangunan penangan banjir Jakarta hanya dilihat banjir Jakarta. Padahal pada waktu bersamaan terjadi juga banjir di Jawa Barat dan banjir di Banten. Penanganan banjir Jakarta tidak bisa hanya normalisasi sungai Ciliwung atau normalisasi sungai Cakung. Atau juga tidak bisa hanya didekati dengan modifikasi cuaca di Jakarta saja. Modifikasi cuaca hanya mengendalikan turun hujan di Jakarta. Selama ini banjir Jakarta hanya ditangani sepotong-sepotong oleh para gubernur Jakarta.

Saatnya sekarang ketiga gubernur Jakarta, Jawa Barat dan Banten memperbaiki daerahnya yang sudah rusak serta jauh berkurang kapasitasnya. Agar upaya Jakarta, Jawa Barat dan Banten bisa berhasil baik maka pemerintah pusat pun harus mendukung perbaikan ketiga kawasan. Memperbaiki tata kelola dan kapasitas daerahnya harus dilakukan Jawa Barat, Jakarta serta Banten segera mungkin dari sekarang. Jika tidak dilakukan dari sekarang maka akan terus diabaikan, membuat kerusakan dan kerugian lebih besar lagi bagi masyarakat seperti yang terjadi di ketiga provinsi di Sumatera. Pemerintah pusat tidak bisa hanya menghimbau pemerintah provinsi Jakarta, Banten dan Jawa Barat membuat tim kajian untuk menangani banjir. Pemerintah pusat harus terlibat aktif bersama, menangani masalah banjir dan kerusakan alam dan tata kelola pemerintahan tanpa korupsi untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Bogor, 24 Januari 2026.
Azas Tigor Nainggolan.
Advokat di Jakarta.
Wakil Ketua FAKTA Indonesia.

Daerah Jln DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur ini pagi tadi kembali dilanda banjir hingga ketinggian 40-50 Cm. Daerah di Jln. DI Panjaitan ini sudah sering dan menjadi langganan banjir setiap kali musim hujan. Pada Musin hujan ini pun daerah jln DI Panjaitan ini sudah alami tiga kali banjir dan menggangu arus lalu lintas dan kemacetan. Terus saja terjadi kebanjiran, kekacauan dan kemacetan yang merugikan masyarakat kota. Apalagi gangguan kemacetan itu terjadi pada pagi hari sewaktu masyarakat ingin berangkat kerja. Selalu saja jika daerah DI Panjaitan sudah banjir maka semua arus lalu lintas di sekitarnya terganggu dan macet total. Bukan saja kendaraan pribadi, transportasi umum pun tidak bisa beroperasi karena tingginya air banjir.

Situasi sudah kacau di jalan raya dan masyarakat terjebak banjir, tidak ada sistem informasi Peringatan Dini (Early Warning System) untuk menolong masyarakat lebih awal. Begitu pula kota tidak segera hadir cepat memberikan bala bantuan darurat (Emergency Respon) kepada masyarakat yang sudah terjebak dalam kemacetan banjir kota. Padahal Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) jauh hari terus memberikan informasi dan rekomendasi perkembangan cuaca. Seharusnya kota menyesuaikan diri dalam pelayanannya dan memberikan langkah mitigasi kepada masyarakatnya.

Banjir di daerah Jln DI Panjaitan ini hanya contoh salah satu dari sekian banyak banjir sejenis di Jakarta. Kebanjiran ini pertama disebabkan kan oleh tingginya intensitas hujan yang turun di Jakarta. Air hujan itu tidak bisa mengalir lancar karena gorong-gorong drainase tidak berfungsi akibat rusak dan penuh sampah. Kerusakan gorong-gorong itu disebabkan tidak ada perhatian merawat secara rutin dan dibiarkan mampet.

Penyebab keduanya adalah air hujan yang besar ini sudah tidak lancar lagi masuk ke dalam tanah karena sudah sangat kurangnya Ruang Terbuka Hijau atau RTH di daerah Cawang Jatinegara. Habisnya RTH ini dikarena berkembang pesatnya di sekitar daerah DI Panjaitan. Tanah terbuka atau RTH sudah habis digunakan untuk bangunan pembuatan jalan raya atau jalan tol.

Pada beberapa tahun lalu mungkin saja bisa dianggap enteng atau kecil saja intensitasnya. Tetapi sekarang ini akibat perubahan perubahan iklim terjadi banyak perubahan cuaca yang intensitas menjadi lebih tinggi dan besar dari sebelumnya. Artinya keberadaan kota Jakarta tidak menyesuaikan perkembangan dan perubahan iklim yang terjadi. Ditambah lagi perilaku masyarakatnya tidak berubah dan cenderung bertambah hedonis merusak lingkungan hidupnya sendiri.

Perubahan-perubahan ini sebaiknya disertasi adaptasi dan menjadi kesadaran kota untuk menyiapkan diri agar tidak merugikan masyarakat. Adaptasi terhadap perubahan dapat dilakukan dengan:

1. Merawat alam lingkungan dengan baik dan mencegah kerusakan lebih parah terhadap alam di tengah perubahan iklim yang sudah terjadi.
2. Merawat dan melindungi saluran air atau drainase secara baik dan konsisten sesuai perkembangan keadaan agar air lancar mengalir ke laut.
3. Mengedukasi dan membangun perilaku masyarakat agar ramah terhadap lingkungan hidupnya dan sadar untuk merawatnya.
4. Tata kelola kota Jakarta dilakukan dengan benar, ramah lingkungan, tidak serakah dan tidak korup, menjaga keutuhan alam dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta alam itu sendiri.
5. Membangun sistem layanan mitigasi perlindungan masyarakat untuk memberikan sistem Peringatan Dini (Early Warning System) dan Bantuan Darurat (Emergency Respon).

Jakarta, 22 Januari 2026.
Azas Tigor Nainggolan.
Wakil Ketua FAKTA Indonesia.
Kontak: 081381822567

Musin hujan kali ini sudah mulai di Jakarta setidaknya di bulan Desember 2025. Banyak kota dan daerah lain di Indonesia turun hujan dengan intensitas tinggi dan mengalami banjir besar seperti di Bekasi, Karawang Jawa Barat, Pekalongan Jawa Tengah dan Lamongan, Malang Jawa Timur. Curah hujan pada musim ini menunjukkan kualitas yang cukup tinggi dan ekstrim akibat terjadi perubahan iklim. Kota Jakarta di beberapa daerahnya sudah alami banjir sejak bulan Desember 2025 lalu. Musim hujan di Jakarta ini pun disertai dengan rob atau air naik dari laut ke daratan. Beberapa hari lalu Jakarta pada hari Minggu 18 Januari 2026 kemarin akibat intensitas hujan tinggi dan berlangsung lama yang mengakibatkan banjir di beberapa wilayah. Banjir Jakarta hari Minggu cukup berdampak serius dimana menggenangi 48 RT dan 29 ruas jalan di jakarta dalam waktu yang lumayan panjang. Para ahli mengatakan untuk mengurangi dampak perlu modifikasi cuaca di daerah terdampak untuk mengurangi intensitas hujan dan optimalisasi pompa.

Pengalaman saya pada siang hari tanggal 27 Desember 2025 lalu ketika melalui jalan A. Yani, Cawang Jakarta Timur menjadi korban banjir serius. Saya dan keluarga baru pulang ke Jakarta dari Bogor Jawa Barat, turun hujan deras ketika keluar tol Jagorawi arah Cawang, Jakarta Timur. Ketika tiba di jalan dekat simpang daerah Halim, Jakarta Timur air sudah menggenangi jalan kira-kira setinggi 40 Cm. Hujan terus turun deras dan air terus bertambah tinggi genangannya membuat pengguna jalan kelihatan panik. Para pengendara motor dan mobil sudah banyak yang alami mesin mati atau mogok.

Saya dan pengendara lain yang mesin kendaraannya masih bisa berjalan, mencoba mencari sisi jalur aman ke sisi kanan pelan-pelan agar aman dari banjir. Semua pengendara berusaha sendiri-sendiri dan tidak ada terlihat petugas polisi, satpol PP atau Dinas Perhubungan atau petugas lainnya yang membantu pengendara agar dapat aman melalui jalan yang digenangi air banjir. Tidak ada juga petugas yang memberi tahu pengendara di ujung jalan dimana bisa mencegah agar menghindar mencari jalan alternatif yang tidak tergenang air banjir agarvtidak tambah korban.

Kejadian serupa terjadi, minim langkah menolong atau mitigasi dalam peristiwa banjir hari Minggu 18 Januari 2026 kemarin. Tercatat dari pantauan Kompas.com banjir hari Minggu itu merendam daerah Pademangan Jakarta Utara selama 14 jam. Ada satu pengendara motor jatuh masuk ke kali Ancol yang berusaha melalui daerah banjir di jalan Lodan Jakarta Utara. Rekaman video atau foto liputan media massa tentang banjir hari Minggu kemarin, tidak terlihat ada kesiagaan petugas membatu memberi informasi ada banjir di jalan depan atau menolong pengendara yang kendaraannya mogok. Dalam rekaman pemberitaan media massa terlihat jelas bahwa dalam genangan air yang cukup tinggi masih banyak kendaraan bermotor yang mencoba menerobos banjir walau riskan dan berbahaya.

Menghadapi Banjir Jakarta dengan Sistem Peringatan Dini dan Bantuan Darurat.

Dalam pemberitaan banjir hari Minggu tergambarkan minim upaya mitigasi bagi korban di jalan raya. Upaya mitigasi setidaknya bisa mengurangi akibat, dampak atau kerugian atau kejadian membahayakan dari sebuah kejadian bencana atau berbahaya seperti banjir. Mitigasi bisa dilakukan dengan memberikan sistem Peringatan Dini (Early Warning System) dan Bantuan Darurat (Emergency Respon). Sistem Peringatan Dini dan Bantuan Darurat ini syarat harus ada serta dilakukan pemerintah untuk membantu korban saat bencana kecil atau besar skalanya.

Sistem bantuan Mitigasi, membantu korban bencana harus menjadi bagian penting mengelola penanganan bencana di daerah termasuk kota Jakarta memiliki masalah banjir setiap tahun.
Peringatan Dini itu penting agar bisa mengurangi dampak dan korban dengan memberikan informasi tentang bencana atau banjir yang terjadi kapan, dimana saja dan seperti apa kualitas kejadiannya. Bantuan Darurat bisa dilakukan dengan menyiapkan petugas bantuan untuk menolong yang sudah menjadi korban bencana atau banjirnya.

Banjir Jakarta adalah masalah yang sudah menahun atau hampir sering terjadi setiap tahun. Kota Jakarta sering kali alami banjir bisa karena banjir kiriman dari Bogor atau intensitas hujan tinggi. Selain itu ada sebagian wilayah di Jakarta posisi lebih rendah dari permukaan laut. Posisi rendah di bagian utara sering alami banjir karena air laut naik hingga ke daratan ( Banjir Rob). Air hujan yang tinggi dan kiriman dari Bogor adalah akibat tidak lancar menuju ke laut karena ada Rob dan air tidak bisa lancar masuk ke dalam tanah. Air tidak bisa lancar ke laut bisa karena saat bersamaan terjadi banjir Rob dari Pantai Utara Jakarta. Air hujan juga tidak bisa lancar ke laut karena sistem drainase bisa jadi bermasalah sudah tidak laik lagi karena tua atau dipenuhi sampah, kurang dirawat. Masalah buruknya drainase mengakibatkan banjir di tengah kota Jakarta akibat. Banjir di tengah kota Jakarta bisa jadi akibat kiriman dari daerah di hulu di Bogor Jawa Barat yang sedang hujan dalam intensitas tinggi mengalir ke Jakarta.

Menghadapi banjir, kota Jakarta seharusnya sudah fasih dan hafal karena banjir masalah menahun terjadi hampir setiap tahun di jakarta. Bisa melakukan mitigasi untuk membantu menangani masalah dalam waktu singkat karena sudah biasa terjadi. Mitigasi untuk waktu singkat bisa dilakukan dengan membakukan sistem Peringatan Dini dan Bantuan Darurat dalam kerja kota untuk mitigasi menolong warga dan korban banjir Jakarta. Langkah mitigasi mudah saja dilakukan dengan kemauan melayani dan menolong warga, siap sedia ketika Jakarta sejak sebelum dan sudah masuk musim hujan. Begitu pula untuk mengurangi dan mencegah banjir bisa saja kota Jakarta sejak jauh hari memeriksa dan merawat sistem saluran air atau drainase secara benar, mengelola sampah kota. Juga memberikan edukasi dan informasi menghadapi dan mencegah banjir kepada warga agar tidak jadi korban.

Operasi Modifikasi Cuaca bisa dilakukan tetapi juga perlu diingat ada banjir akibat kiriman air hujan deras dari Bogor. Kiriman deras air banjir ke Jakarta dikarenakan sudah habisnya ruang terbuka hijau atau pun daerah resapan air agar lancar masuk ke dalam tanah di Puncak dan Bogor. Mitigasi di daerah hulu di Bogor dan Puncak, Jawa Barat bisa bekerja sama dengan Pemda Jawa Barat untuk menjaga dan mengamankan wilayahnya dari penghancuran lingkungan hidup atau ekologi setempat. Rencana penghijauan dan menjaga daerah Puncak dan Bogor harus segera dimulai secara tegas dan konsisten. Pendek kata, banjir Jakarta adalah masalah yang sudah menahun bisa ditangani dan dipecahkan dengan langkah:

1. Mitigasi, menurunkan tim petugas untuk menjalankan sistem Peringatan Dini dan Bantuab Darurat.
2. Merawat dan memperbaiki sistem drainase Jakarta agar jalan air ke laut lancar.
3. Memperbaiki dan merawat kondisi ekologi hutan serta ruang terbuka hijau di kawasan Puncak juga Bogor.
4. Membuat manual modul Mitigasi banjir dan bencana alam untuk diberikan serta disosialisaikan kepada setiap warga Jakarta.
5. Melakukan edukasi menjaga keutuhan lingkungan ekologi yang merupakan Ciptaan Tuhan.
6. Mengadakan sistem Informasi Peringatan Dini dan Bantuan Darurat yang mudah diakses untuk warga.

Jakarta, 20 Januari 2026.
Azas Tigor Nainggolan.
Wakil Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Jakarta